Pemekaran Daerah Indonesia Tersubur di Dunia  

Reporter

Editor

Kamis, 28 April 2011 15:08 WIB

Massa dari GMBI Distrik Garut berunjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/6). Salah satu tuntutannya adalah mendesak gubernur dan DPRD Jawa Barat untuk merealisasikan pemekaran Garut Selatan. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Johan mengatakan Indonesia menjadi negara nomor satu yang pertumbuhan daerah otonom barunya terbanyak di dunia. "Indonesia nomor wahid, 205 daerah tumbuh selama 10 tahun," katanya di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis, 28 April 2011.

Djohermansyah mengatakan, selama periode 1999-2009, daerah otonomi hasil pemekaran (DOHP) yang paling banyak terbentuk adalah kabupaten. Dalam kurun waktu 10 tahun, ada 164 kabupaten yang terbentuk atau sekitar 70 persen. Tahun 1999 jumlah kabupaten tercatat sebanyak 234, menjadi 398 kabupaten pada tahun 2009.

Pertumbuhan kota ada di peringkat kedua, mencapai 57,6 persen. Jumlah Kota bertambah sebanyak 34. Tahun 1999 jumlah kota tercatat 59, menjadi 93 Kota pada tahun 2009.

Sedangkan pertumbuhan provinsi hanya sebesar 22 persen. Dari 27 p[rovinsi, sekarang menjadi 33 provinsi.

Djohermansyah melanjutkan, bertambahnya jumlah provinsi, kabupaten, dan kota juga berpengaruh terhadap penambahan jumlah kecamatan, kelurahan, dan desa. "Kecamatan bertambah 18,9 persen, kelurahan 35 persen, desa 14,4 persen," tuturnya.

MUNAWWAROH

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

9 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

12 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

50 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

56 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya