TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Agung akan meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendanai kesaksian jarak jauh (teleconference) untuk mendengarkan saksi-saksi, termasuk Uskup Bello. Hakim pengadilan ad hoc pelanggaran HAM Timor Timur juga sudah menyetujui kesaksian jarak jauh itu. Hal itu diungkapkan Ketua Satuan Tugas HAM B.R. Pangaribuan di Jakarta, Kamis (31/10) sore. Jaksa dalam beberapa kali persidangan terus meminta kesaksian melalui teleconference untuk saksi-saksi pelanggaran HAM Timor Timur yang tak bisa datang ke Jakarta. Sebab, jaksa kesulitan menyusun tuntutan karena tak adanya kesaksian dari para saksi terutama yang jauh di pedalaman hutan Timor Timur. Pangaribuan juga mengungkapkan kesulitan menghadirkan saksi-saksi itu. Katanya, banyak saksi-saksi yang tak terlacak tempat tinggal mereka di Timor Timur. "Jangankan kita di sini, Kejaksaan Agung Timor Leste saja tak tahu mereka (para saksi) tinggal di mana," kata Pangaribuan yang mengaku terus menjalin kontak dengan Jaksa Agung Timor Leste Longuinhos Monteiro. Ia, yang pernah bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Timor Timur pada 1993-1995 ini mengakui geografi Timor Leste sulit dijangkau. Saat membuat berkas penyidikan, kata Pangaribuan, tim jaksa yang berjumlah 15 orang datang ke Timor Timur untuk mengambil barang bukti dan mewawancarai sejumlah saksi. Beberapa waktu lalu, kata Pangaribuan, Wakil Jaksa Agung Timor Leste Siri Frigard datang ke Kejaksaan Agung. Keduanya membicarakan kesaksian melalui teleconference itu. "Kami bingung dana untuk itu dari mana," katanya. Maka, Siri Frigad berjanji akan melobi PBB untuk mendanai kesaksian jarak jauh itu. Kesaksian jarak jauh, kata Pangaribuan, tak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. "Tapi, jika ada ketetapan hakim, itu bisa saja. Ini terobosan hukum," katanya. Ia menambahkan kesaksian itu untuk mempermudah saksi-saksi. Pangaribuan mencontohkan kesaksian mantan Presiden BJ Habibie saat bersaksi dari Jerman dalam kasus korupsi dana Bulog Rp 56,4 miliar di Pengadilan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Sedangkan menyinggung Uskup Bello yang menolak menjadi saksi, Pangaribuan menjelaskan, tokoh Timor Leste itu kini sedang berada di Vatikan, Italia. Tapi, Bello dalam suratnya ke jaksa agung Timor Leste menyatakan "Tak berminat datang ke Jakarta." Surat itu kemudian dikirim ke Jaksa Agung MA Rachman melalui Pangaribuan. Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Samsan Nganro membenarkan pengadilan ad hoc Hak Asasi Manusia Jakarta telah menyetujui pelaksanaan teleconference untuk mendengarkan kesaksian saksi korban dari Timor Leste. Salahsatu saksi yang sangat diharapkan keterangannya adalah Uskup Carlos Felipe Ximenes Belo yang rumahnya diserang milisi pro integrasi, 5 September 1999 silam. Sejak mengetahui para jaksa kesulitan mendatangkan saksi dari Timor Leste, Andi mengaku sudah menawarkan dua alternatif yakni melakukan teleconference atau memindahkan persidangan lebih dekat ke Timor Leste, misalnya di Nusa Tenggara Timur. “Kami siap melakukan itu untuk menunjukkan keseriusan kami melaksanakan proses hukum sebaik-baiknya,” katanya. Keterangan dari para saksi korban, menurut Andi, sangat penting untuk membuktikan dakwaan jaksa bahwa telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Timor Timur selama periode persiapan dan pelaksanaan jajak pendapat 30 Agustus 1999 silam. (Bagja Hidayat dan Wahyu Dhyatmika-Tempo News Room)