TEMPO Interaktif, Kebumen - Anggota DPR Ganjar Pranowo mengatakan, dia menemukan fakta, tanah sengketa yang memicu konflik warga Kebumen dan TNI AD belum ada yang memilikinya secara sah. Hal ini diketahui dari tidak adanya dokumen legal terkait kepemilikan tanah, baik oleh warga maupun TNI. Dia sudah melihat lokasi sengketa tanah Urut Sewu Kebumen di lokasi bentrokan di Desa Setrojenar, Buluspesantren, Kebumen, Jawa Tengah.
Ganjar mempertanyakan, apakah luasan lahan yang diperlukan TNI untuk latihan sepanjang dan seluas tanah di Urut Sewu itu. Kalau untuk latihan senjata kaliber besar, menurutnya lahan tersebut sudah tidak cocok karena dekat dengan permukiman. Menurut dia, tanah itu statusnya tak jelas karena digunakan untuk latihan TNI dan lahan pertanian warga. Kalau untuk latihan, sebaiknya menjadi restricted area. "Ini danger zone, bagaimana kalau ada petani yang cangkulnya menebas mortir," katanya.
Terkait dugaan ada bisnis TNI di daeah itu, Ganjar melihat konflik kemarin belum ada kaitan antar-keduanya. Hanya, potensi konflik terkait penambangan pasir besi bisa terjadi di masa datang jika persoalan kepemilikan lahan tidak segera dipenuhi. Ia menilai, ada potensi ekonomi politik yang cukup besar di daerah itu. Selain untuk pertanian yang bisa sangat menghasilkan, pasir besi di daerah itu juga berpotensi menjadi bisnis yang cukup menjanjikan. "Kalau memang ada indikasi bisnis TNI, ini perlu diuraikan lagi," katanya lagi.
Ganjar juga meminta KASAD George Toisutta dan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo bisa menahan diri agar tak mengeluarkan pernyataan yang membuat suasana memanas kembali. Menurutnya, kondisi masyarakat di Setrojenar masih ketakutan dengan sosok tentara. Dia juga mengatakan, TNI juga membutuhkan tempat latihan yang bagus. "Kalau di Ambalat takut, di Somalia takut, bagaimana nanti ke depannya," ujarnya.
Senada dengan Ganjar, Ketua DPRD Kebumen Budi Hianto Susanto juga menemukan tidak adanya bukti kepemilikan tanah atau sertifikat kedua belah pihak menjadi awal sengketa tanah. "Ke depan saya inginkan solusi permanen, agar masalah ini tidak berlarut-larut," katanya.
ARIS ANDRIANTO
Ganjar mempertanyakan, apakah luasan lahan yang diperlukan TNI untuk latihan sepanjang dan seluas tanah di Urut Sewu itu. Kalau untuk latihan senjata kaliber besar, menurutnya lahan tersebut sudah tidak cocok karena dekat dengan permukiman. Menurut dia, tanah itu statusnya tak jelas karena digunakan untuk latihan TNI dan lahan pertanian warga. Kalau untuk latihan, sebaiknya menjadi restricted area. "Ini danger zone, bagaimana kalau ada petani yang cangkulnya menebas mortir," katanya.
Terkait dugaan ada bisnis TNI di daeah itu, Ganjar melihat konflik kemarin belum ada kaitan antar-keduanya. Hanya, potensi konflik terkait penambangan pasir besi bisa terjadi di masa datang jika persoalan kepemilikan lahan tidak segera dipenuhi. Ia menilai, ada potensi ekonomi politik yang cukup besar di daerah itu. Selain untuk pertanian yang bisa sangat menghasilkan, pasir besi di daerah itu juga berpotensi menjadi bisnis yang cukup menjanjikan. "Kalau memang ada indikasi bisnis TNI, ini perlu diuraikan lagi," katanya lagi.
Ganjar juga meminta KASAD George Toisutta dan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo bisa menahan diri agar tak mengeluarkan pernyataan yang membuat suasana memanas kembali. Menurutnya, kondisi masyarakat di Setrojenar masih ketakutan dengan sosok tentara. Dia juga mengatakan, TNI juga membutuhkan tempat latihan yang bagus. "Kalau di Ambalat takut, di Somalia takut, bagaimana nanti ke depannya," ujarnya.
Senada dengan Ganjar, Ketua DPRD Kebumen Budi Hianto Susanto juga menemukan tidak adanya bukti kepemilikan tanah atau sertifikat kedua belah pihak menjadi awal sengketa tanah. "Ke depan saya inginkan solusi permanen, agar masalah ini tidak berlarut-larut," katanya.
ARIS ANDRIANTO
