TEMPO Interaktif, Jakarta:Subkomisi Komunikasi DPR mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kamis (4/12). Rencananya seleksi hari pertama ini akan menghadirkan lima calon dari total calon 27 orang. Calon anggota Komisi Penyiaran yang akan diuji, antara lain Bimo Nugroho Sekundatmo (Direktur Institut Arus Informasi), Mochamad Sukarna (GM PT Lativi Media Karya yang sekarang pindah di ANTEVE), Mahayoni (Guru SDK Tunas Bangsa Lippo Cikarang), Wahyu S. Hardiwardoyo (GM Radio Moeslem 98,8), serta Dedi Iskandar Muda (Karyawan TVRI). Bimo Nugroho dalam pemaparannya mengatakan Komisi Penyiaran harus independen dan tidak boleh terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menghindari kemungkinan penyimpangan, lanjutnya, perlu ada transparansi. "Komisi Penyiaran harus transparan dalam pengambilan keputusan serta merumuskan kebijakannya sehingga terhindar dari rayuan gombal," kata Bimo.Bimo mengatakan Komisi Penyiaran harus mampu mendengarkan dan menampung pendapat dari pihak-pihak yang berbeda pendapat dalam merumuskan kebijakannya. "Pihak-pihak yang menjadi korban keputusan itu layak diberi kesempatan bertanya, menjawab, dan memberikan sanggahannya," katanya.Menghadapi pemilihan umum yang akan datang, Bimo menegaskan perlunya Komisi Penyiaran untuk bersama mengawasi jalannya pemilihan umum.Menurut Bimo, masyarakat penyiaran saat ini masih berorientasi kepada pasar. Bahkan pada masa pemerintah Soeharto, tambahnya, masyarakat penyiaran lebih mengabdi kepada pemerintah dan modal. Komisi Penyiaran, menurutnya, harus menitikberatkan perhatiannya pada kepentingan publik. Bimo juga menegaskan adanya ketentuan yang jelas dalam kampanye calon presiden, termasuk pemilik media yang mencalonkan diri sebagai presiden. "Pemilik media tidak boleh bersentuhan dengan news room media," katanya mencontohkan pencalonan Bos Grup Media Indonesia Surya Paloh. Menurutnya, ambisi menjadi presiden merupakan hak setiap orang sebagai warga negara. "Tapi kalau mengunakan televisi yang dimilikinya itu tidak boleh," katanya. Pembatasan ruang gerak pemilik media ini terutama di ruang redaksi. Tapi, katanya, kalau membuat iklan masih diperbolehkan. Calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia yang terjaring oleh Subkomisi Komunikasi berjumlah 27 orang. Nantinya jumlah anggota Komisi Penyiaran Indonesia adalah sembilan orang. Uji kelayakan dan kepatutan dimulai pada 4-11 Desember 2003. Pada 12 Desember, panitia seleksi yang diketuai Effendy Choirie akan menggodok nama calon anggota ini. Yandi MR - Tempo News Room