Kontrak Baru Dinilai Tak Berdampak Pada Kualitas Koalisi  

Reporter

Editor

Selasa, 12 April 2011 16:15 WIB

Pertemuan Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, di Jakarta (16/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO Interaktif, Jakarta - Format baru kepemimpinan di Sekretariat Gabungan Partai koalisi Pendukung Pemerintah dinilai tidak membawa dampak positif terhadap kualitas koalisi. Hal itu diungkapkan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Pengamat dari Lembaga Survei Indonesia ini meragukan Setgab akan menjadi lebih baik pasca ditandatanganinya kontrak baru.

"Saya sendiri tidak yakin kualitas Setgab akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Format baru tidak akan mampu menyelesaikan akar masalah yang ada di dalam Setgab," kata Burhanuddin melalui telepon, Selasa 12 April 2011. Akar masalah itu yakni desain institusi Setgab yang tidak klop dengan format presidensial serta multipartai.

Format kepemimpinan Setgab dalam kontrak baru koalisi mengalami sedikit modifikasi. Selain posisi ketua yang tetap dijabat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sekarang muncul posisi baru yakni wakil ketua Setgab.

Posisi wakil ketua akan diisi oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Sebelumnya Aburizal menjadi ketua harian Setgab. Selain jabatan wakil ketua, rancangan kontrak baru koalisi ini juga mengatur ketua umum anggota koalisi akan memimpin rapat-rapat Setgab secara bergiliran.

Selama ini, kata Burhanuddin, Presiden SBY selaku Ketua Setgab memang kurang intensif menjalin komunikasi secara reguler dengan anggota Setgab lainnya. "Dengan adanya format ketua yang digilir, SBY mau tidak mau harus aktif turun terlibat di dalam Setgab," kata dia.

Ia juga menilai format baru itu bukanlah sebagai bentuk kompensasi agar anggota Setgab sepakat menyeragamkan suara di parlemen. Format baru itu adalah cara SBY untuk membuat semua partai anggota Setgab merasa tidak diistimewakan, karena masing-masing partai akan mendapat giliran menjadi ketua.

"Dugaan saya ke depan justru makin sering terjadi konflik di internal koalisi yang terbuka keluar. Apalagi, banyak isu yang berpotensi menjadi sumber perpecahan sikap di antara partai-partai anggota koalisi," ujar dia.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

21 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya