Tifatul Miris dengan Insiden Video Porno yang Terkait Kader PKS  

Reporter

Editor

Sabtu, 9 April 2011 14:56 WIB

Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera Arifinto, menunjukkan isi folder di dalam PC Tablet saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring akan melacak asal-usul video porno yang ditonton oleh Arifinto, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam rapat paripurna DPR Jumat 8 April 2011 kemarin.

“Saya akan segera perintahkan staf untuk melacak asal usul gambar porno itu. Darimana sumbernya, kami bisa lacak itu,” kata Tifatul, yang juga mantan Presiden PKS ini melalui pesan singkatnya kepada Tempo, Sabtu 9 April 2011.

Arifinto tertangkap kamera salah seorang wartawan media nasional, saat sedang menyaksikan video porno melalui komputer tablet miliknya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat II ini membuka video porno saat Ketua DPR Marzuki Alie menutup masa sidang ketiga tahun 2010-2011.


Menurut Tifatul, dia merasa terkejut dan miris setelah mendengar kasus tersebut. Dikhawatirkan kasus memalukan ini akan menambah citra negatif DPR di kalangan masyarakat. Namun demikian Tifatul enggan berspekulasi, apakah ada jebakan politik di balik kasus tersebut.

“Menurut pengakuan yang bersangkutan, dia dikirimi email. Setelah dibuka, ternyata berisi konten porno, langsung dihapus. Kami akan selidiki, jika benar dia dikirimi, berarti beliau korban. Tapi kalau aktif mencari-cari, berarti dia salah,” kata Tifatul.

Dia meminta semua pihak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan sanksi pidana penjara antara 6-12 tahun bagi penyebar konten porno di internet.

“Harus ada kesadaran dari masyarakat untuk menggunakan internet untuk hal-hal positif. Meskipun lebih dari 90 persen konten porno sudah diblokir, namanya teknologi tentu bisa diakali. Jadi masyarakat sendiri harus sadar,” kata Tifatul.

EVANA DEWI

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

13 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya