TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai semakin kecil peluang Partai Keadilan Sejahtera dipertahankan di Koalisi Partai Pendukung Pemerintahan. Alasannya, lantaran sejumlah masalah elit PKS yang mencuat di publik.

Arbi berpendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pasti akan memperhitungkan hal ini, apalagi jika dikaitkan dengan citra koalisi. "Karena akan memperburuk citra koalisi," kata Arbi saat dihubungi, Sabtu 9 April 2011.

Seperti yang terjadi Jumat 8 April 2011 kemarin, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKS, Arifinto, tertangkap kamera seorang wartawan sedang menonton video porno saat berlangsungnya rapat paripurna dewan. Arifinto yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat II ini tertangkap kamera sedang membuka video porno dari komputer tablet miliknya saat Ketua DPR, Marzuki Alie, menutup masa sidang ketiga tahun 2010-2011.

"Jadi setelah PDIP dan Gerindra walk out, dia lihat video itu," ujar Irfan, fotografer yang mengabadikan momen memalukan tersebut.

Selain soal video porno itu, PKS saat ini masih digoyang dengan pertikaian di kalangan elitnya. Yusuf Supendi, pendiri partai itu, bertikai dengan sejumlah petinggi PKS, yakni Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta.

Yusuf juga melaporkan kedua petinggi PKS itu kepada Badan Kehormatan DPR. Anis disebut Yusuf menggelapkan dana Pilkada DKI Rp 10 miliar yang didapat dari Adang Daradjatun. Sedangkan Luthfi dilaporkan karena mengelola dana Pemilihan Umum 1999 yang 94 persennya adalah sumbangan Timur Tengah, mendapat Rp 34 miliar dari Jusuf Kalla, dan mengirim pesan pendek (SMS) teror pada Yusuf.

Yusuf bahkan juga melaporkan Anis ke KPK, dengan tuduhan penggelapan dana. Bersamaan dengan aduannya, sejumlah bukti diserahkan Yusuf ke KPK. Saat ini KPK sedang mempelajari pengaduan Yusuf tersebut.

Pasca bergulirnya hak angket pajak di DPR, hingga saat ini PKS memang belum diajak bicara oleh Ketua Koalisi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah menyiapkan tatanan baru koalisi dalam pemerintahan. Padahal Presiden sudah mengajak bicara partai lainnya anggota Koalisi, yakni Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar.

Menurut Arbi, kemungkinan Presiden memang menggantung posisi PKS. Sehingga, ketika ada kasus semacam ini bisa saja Presiden kemudian mengambil keputusan. "Ketidakbutuhan SBY kepada PKS yang telah meruntuhkan citra (PKS)," katanya.

EKO ARI WIBOWO