TEMPO Interaktif, KUPANG - Pertemuan antara 937 dokter dan para medis Rumah Sakit Umum Daerah Johanis, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan manajemen rumah sakit, Kamis, 7 April 2011, berakhir ricuh.
Pertemuan membahas hak para dokter dan para medis yang belum dibayar pihak rumah sakit selama 10 bulan. Hak para dokter tersebut berupa uang jasa pelayanan pasien pengguna Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan tunjangan kesejahteraan karyawan.
Uang jasa pelayanan pasien Jamkesmas yang belum dibayarkan mencapai Rp 18 miliar. Sedangkan tunjangan kesejahteraan karyawan senilai Rp 3 miliar.
Para dokter dan para medis, seperi perawat dan bidan menuntut agar hak mereka segera dibayarkan. Namun, terjadi perdebatan sengit. Bahkan nyaris terjadi adu jotos. Petugas keamanan rumah sakit segera mengatasi situasi, dan pertemuan berakhir tanpa ada keputusan.
"Kami berikan deadline satu kali 24 jam bagi manajemen untuk membayarkan hak kami," kata dr Kamilus Karangoera, salah seorang dokter di RSUD Johanis Kupang.
Kamilus mengancam akan mengumpulkan tandatangan dari seluruh dokter dan para medis sebagai bukti keseriusan mereka memperjuangkan haknya. "Pelayanan telah kami berikan, tapi hak kami tidak dibayarkan," ucapnya.
Seluruh dokter dan tenaga para medis akan melakukan mogok kerja mulai Jum’at, 8 April 2011.
Karena seluruh dakter dan tenaga para medis mengikuti pertemuan, pelayanan di rumah sakit itu sejak pagi hingga siang hari macet.
Ratusan orang yang ingin berobat, yang telah mengantri sejak pagi di harus rela menunggu berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan.
"Saya sangat kecewa dengan pelayanan rumah sakit ini. Saya sudah tunggu sejak pagi, tapi belum juga dilayani," tutur Ibu Merlin, salah seorang yang mengantri untuk berobat.
Sementara itu, Direktur RSUD Johanis Kupang dr Alfons Anapaku mengatakan, tertundanya pembayaran hak dokter dan para medis akibat terlambatnya verifikasi data yang dilakukan oleh pihak manajemen keuangan rumah sakit. "Kami masih melakukan verifikasi data sebelum membayar dana itu," paparnya.
Gubernur NTT Frans Lebu Raya meminta para dokter dan seluruh tenaga medis mengurungkan ancamannya. ”Saya minta pengertian mereka untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Gubernur Lebu Raya kepada wartawan.
Gubernur mengakui masih banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi pemerintah untuk membenahi pelayanan dan biaya bagi dokter dan tenaga para medis di rumah sakit tersebut. Secara bertahap pemerintah berupaya memenuhinya.
"Di satu sisi kami pahami kesulitan yang dialami dokter dan para medis. Di sisi lain kai minta agar pelayanan kepada masyarakat tetap dilaksanakan," ucap Lebu Raya. YOHANES SEO.
Pertemuan membahas hak para dokter dan para medis yang belum dibayar pihak rumah sakit selama 10 bulan. Hak para dokter tersebut berupa uang jasa pelayanan pasien pengguna Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan tunjangan kesejahteraan karyawan.
Uang jasa pelayanan pasien Jamkesmas yang belum dibayarkan mencapai Rp 18 miliar. Sedangkan tunjangan kesejahteraan karyawan senilai Rp 3 miliar.
Para dokter dan para medis, seperi perawat dan bidan menuntut agar hak mereka segera dibayarkan. Namun, terjadi perdebatan sengit. Bahkan nyaris terjadi adu jotos. Petugas keamanan rumah sakit segera mengatasi situasi, dan pertemuan berakhir tanpa ada keputusan.
"Kami berikan deadline satu kali 24 jam bagi manajemen untuk membayarkan hak kami," kata dr Kamilus Karangoera, salah seorang dokter di RSUD Johanis Kupang.
Kamilus mengancam akan mengumpulkan tandatangan dari seluruh dokter dan para medis sebagai bukti keseriusan mereka memperjuangkan haknya. "Pelayanan telah kami berikan, tapi hak kami tidak dibayarkan," ucapnya.
Seluruh dokter dan tenaga para medis akan melakukan mogok kerja mulai Jum’at, 8 April 2011.
Karena seluruh dakter dan tenaga para medis mengikuti pertemuan, pelayanan di rumah sakit itu sejak pagi hingga siang hari macet.
Ratusan orang yang ingin berobat, yang telah mengantri sejak pagi di harus rela menunggu berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan.
"Saya sangat kecewa dengan pelayanan rumah sakit ini. Saya sudah tunggu sejak pagi, tapi belum juga dilayani," tutur Ibu Merlin, salah seorang yang mengantri untuk berobat.
Sementara itu, Direktur RSUD Johanis Kupang dr Alfons Anapaku mengatakan, tertundanya pembayaran hak dokter dan para medis akibat terlambatnya verifikasi data yang dilakukan oleh pihak manajemen keuangan rumah sakit. "Kami masih melakukan verifikasi data sebelum membayar dana itu," paparnya.
Gubernur NTT Frans Lebu Raya meminta para dokter dan seluruh tenaga medis mengurungkan ancamannya. ”Saya minta pengertian mereka untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Gubernur Lebu Raya kepada wartawan.
Gubernur mengakui masih banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi pemerintah untuk membenahi pelayanan dan biaya bagi dokter dan tenaga para medis di rumah sakit tersebut. Secara bertahap pemerintah berupaya memenuhinya.
"Di satu sisi kami pahami kesulitan yang dialami dokter dan para medis. Di sisi lain kai minta agar pelayanan kepada masyarakat tetap dilaksanakan," ucap Lebu Raya. YOHANES SEO.
