Pagi Ini DMA Kaharuddin Dinobatkan Sebagai Sultan Sumbawa ke-17  

Reporter

Editor

Selasa, 5 April 2011 08:03 WIB

Suasana penobatan sultan Sumbawa ke-17 Daeng Moh.Abdurrahman Kaharuddin (70 tahun), bergelar Sultan Muhammad Kaharudin IV. TEMPO/Supriyantho Khafid
TEMPO Interaktif, Mataram - Pagi ini Daeng Moh.Abdurrahman (DMA) Kaharuddin, 70 tahun, dinobatkan sebagai Sultan Sumbawa ke-17. Bergelar Sultan Muhammad Kaharudin IV meneruskan dinasti orang tuanya Muhammad Kaharuddin III (Daeng Manurung) yang telah meninggal dunia pada tahun 1975. Ini berarti selama 36 tahun terjadi kekosongan kesultanan Sumbawa.

Rencananya, penobatan dilakukan oleh Haji Zainal Arifin selaku Imam di Masjid Agung Nurul Huda – tempat acara penobatan - yang berjarak 200 meter dari rumah tinggalnya di Bala Kuning, atau hanya belasan meter dari Istana Dalam Loka. ‘’Acaranya di dalam masjid tanpa dihadiri orang perempuan,’’ ujar pengarah acara Muhammad Ikraman.

Ada sepuluh raja se Indonesia yang akan hadir. Mereka antara lain Gusti Kanjeng Ratu Hemas istri Sultan Hamengku Buwono X dari DI Yogyakarta, Ida Tjokorda Ngurah Dampu Pemecutan Bali, Nesi Nope Amanuban dari Niki-Niki Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur.

Prosesi sudah dilakukan sejak Minggu (3/4) lalu berupa pengambilan air khusus untuk kelengkapan Basiram dari Ai Sumer Bater di Kelurahan Brang Bara, Ai Ai Awak di Kelurahan Seketeng, Ai Tangkep di Kelurahan Brang Biji dan Ai Let di Desa Labuhan Sumbawa.

Pagi ini juga dilakukan prosesi Basiram (mandi suci) Sultan beserta istrinya Andi Tenri Djadjah Burhanudin, asal Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, Kaharuddin yang lebih dikenal Daeng Ewan yang dilahirkan di Sumbawa Besar, 5 April 1941 dikukuhkan sebagai Sultan Sumbawa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 05/MR-LATS/2.1/1432-2011 sewaktu dilakukan Muzakarah Rea Lembaga Adat Tanah Samawa (LATS) , pada Januari lalu di Istana Dalam Loka.

Pengukuhan ini dilakukan atas dasar pandangan dan amanat dalam Muzakarah Rea LATS, juga memperhatikan posisi DMA Kaharuddin yang telah dinobatkan sebagai putra mahkota sejak kelahirannya. SK pengukuhan ini diteken Ketua Panitia Mudzakarah Rea LATS, Prof. DR. Syaifuddin Iskandar yang juga Rektor Universitas Samawa di Sumbawa Besar.

Kaharuddin yang sebelumnya berkarir terakhir sebagai Direktur Muda Bank Bumi Daya dan kini Komisaris Bank NTB mengatakan kedudukan dirinya sebagai Sultan tidak sama dengan zaman dulu. ‘’Tidak sebagai alternatif pemerintah,’’ katanya.

SUPRIYANTHO KHAFID

Berita terkait

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

9 hari lalu

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

Ford Foundation menilai Hari Bumi bisa menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran komunitas adat untuk alam.

Baca Selengkapnya

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

35 hari lalu

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

Sorbatua Siallagan gencar melawan upaya pencaplokan Toba Pulp Lestari. Ia dilaporkan karena menduduki kawasan hutan di area konsesi PT TPL.

Baca Selengkapnya

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

37 hari lalu

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

39 hari lalu

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

40 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

43 hari lalu

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

Anggota DPR mengingatkan jangan sampai IKN membuat warga setempat jadi seperti masyarakat adat di negara lain yang terpinggirkan.

Baca Selengkapnya

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

43 hari lalu

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

AMAN mengidentifikasi belasan masyarakat adat di IKN Nusantara dan sekitarnya. Mereka terancam rencana investasi proyek IKN dan dampak krisis iklim.

Baca Selengkapnya

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

44 hari lalu

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

Dialog, komitmen, dan simpati dari pihak IKN terhadap masyarakat lokal dinilai belum terwujud.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

44 hari lalu

Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.

Baca Selengkapnya

Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

45 hari lalu

Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

Pakar hukum Unair menyebut sejumlah kebijakan terbaru otorita IKN sebagai salah satu bukti hukum yang belum melindungi masyarakat adat.

Baca Selengkapnya