TEMPO Interaktif, Jakarta:Kapolri Jenderal Pol. Da’i Bachtiar mengajak KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II bertemu untuk menyamakan persepsi tentang dasar hukum atas pemanggilan perwira Polri, berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM Trisakti semanggi I dan semanggi II. ”Mari kita bertemu dulu untuk bicara,” ujar Da’i usai mengadakan pertemuan dengan ketua MA Bagir Manan di gedung MA, Jakarta, Jumat (15/2). Da’i optimis pertemuan itu akan mendapatkan kesamaan persepsi. ”Kalau bertemu bisalah,” kata dia. Seperti diketahui, KPP HAM telah melayangkan surat panggilan kepada sejumlah perwira TNI dan Polri. Tak satu pun yang datang memenuhi panggilan, kecuali Zulkarnaen, mantan Wakapolres Jakarta Pusat. Namun kedatangan Zulkarnen, menurut Wakabahumas Polri Brigjen Pol Edward Aritonang, untuk mengklarifikasi surat panggilan itu. Polri belum mengizinkan anggotanya diperiksa KKP HAM. Mereka berpijak pada Pasal 43 UU HAM yang menyebutkan, peristiwa yang terjadi sebelum undang-undang itu disahkan, penyelesaiannya melalui peradilan HAM. Peradilan itu dibentuk melalui Keppres atas usulan DPR. Polri juga berpedoman pada hasil Pansus DPR yang menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus Semanggi I dan II . Da’i menambahkan, pada perinsipnya Polri menjunjung tinggi supermasi hukum. Krena itu, Polri akan mematuhi aturan hukum yang ada. Namun dalam kasus ini, papar Da’i, ada persepsi yang harus disamakan, mengingat peristiwa itu terjadi pada saat Polri masih bergabung dengan TNI. (Retno - Tempo News Room)