TEMPO Interaktif, Madiun - Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika di Kota Madiun, Jawa Timur, yang ditentang Pemerintah Kota Madiun, akhirnya diubah menjadi Lapas Pemuda. “Kami sebagai user atau pelaksana tetap mengikuti kebijakan atasan dan pembangunannya tetap dilanjutkan,” ujar Kepala Satuan Pengamanan Lapas Kelas I Madiun Maulidi Hilal saat dikonfirmasi, Kamis (24/3).

Pembangunan Lapas Narkotika yang diubah jadi Lapas Pemuda itu dilakukan sejak 2010 di atas lahan 2,5 hektare. Lokasinya berada di samping belakang Lapas Kelas I Madiun.

Hilal menambahkan, pendirian Lapas Narkotika sejak awal diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2010. “Itu kebijakan nasional. Di Jawa Timur ada 5-6 Lapas yang menerima Inpres itu termasuk Lapas Kelas I Madiun,” ujarnya.

Alasan lainnya, Lapas Kelas I Madiun menjadi Lapas rujukan untuk penanganan tahanan dan narapidana pengidap HIV/AIDS. “Di Indonesia ada tujuh Lapas rujukan untuk tahanan dan narapidana pengidap HIV/AIDS termasuk Lapas Kelas I Madiun,” katanya.

Keberadaan Lapas Narkotika yang ditolak pemerintah kota itu awalnya diharapkan jadi tempat rehabilitasi tahanan dan narapidana pecandu narkotika yang rentan terinfeksi HIV/AIDS. Dari sekitar 1.109 warga binaan Lapas Kelas I Madiun, sekitar 51 persennya adalah tahanan dan narapidana kasus narkoba dan sisanya terlibat kasus selain narkoba.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum HAM) Jawa Timur Mashudi membenarkan perubahan Lapas Narkotika jadi Lapas Pemuda. “Pembangunan Lapas yang sebelumnya diproyeksikan jadi Lapas Narkotika diubah menjadi Lapas Pemuda Kelas II, tidak spesifik untuk narkotika. Apalagi di Jawa Timur belum ada Lapas Pemuda,” ujar Mashudi kemarin di Lapas Kelas I Madiun.

Pembangunan Lapas Pemuda mendapat jatah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 Rp2,5 miliar. “Untuk APBN 2011 ini ada tambahan sekitar Rp2 miliar, kami harapkan 2012 bisa bertambah,” ujarnya.

Pemerintah Kota Madiun khawatir kesan masyarakat lokal maupun luar Madiun atas keberadaan Lapas Narkotika. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Madiun sempat menyegel pembangunan Lapas Narkotika, 29 Nopember 2010 lalu, karena dianggap belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pemerintah kota sempat mengirim surat keberatan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kementerian Hukum dan HAM. “Kami tidak masalah ada Lapas baru, asal peruntukannya tidak untuk narkotika dan pembangunannya sudah mengantongi IMB,” ujar Wali Kota Madiun Bambang Irianto.

ISHOMUDDIN