TEMPO Interaktif, Jakarta: Sebanyak 665 pegawai negeri sipil (PNS) yang absen usai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1424 Hijriah, terancam terkena sanksi. Jenis sanksi mulai dari yang paling ringan seperti penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan gaji, hingga penundaan kenaikkan pangkat. “Yang pasti saat ini kita sedang proses dan tentu saja berdasarkan penyelidikan apa yang menjadi alasan tidak masuk kerja kemarin,” jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Feisal Tamin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/12). Menurut Feisal, ke – 665 orang PNS itu terjaring dalam pemantauan langsung pelaksanaan libur nasional dan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1424 H. Jika sudah selesai semua proses penyelidikan, Feisal berjanji akan mengumumkan ke publik nama-nama PNS dan dari mana instansi tempat mereka bekerja. “Silahkan diumumkan biar masyarakat tahu,” kata dia. Atas nama citra negara dan aparaturnya, Feisal menyatakan siap menghadapi gugatan hukum dari PNS yang merasa tidak terima saat mereka dijatuhi sanksi. Bagi dia, penegakkan disiplin merupakan hal yang utama bagi PNS untuk menghilangkan kesan PSN yang selama ini diidentikkan dengan pegawai yang memboroskan uang negara. Jumlah 665 orang PNS yang terjaring itu diambil dari pemantauan hari pertama kerja di tujuh kementrian meliputi Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan perempuan, PAN, KTI dan Kominfo. Pemantauan lain dilakukan di 16 Departemen, 6 Lembaga pemeritah Non Departemen dan Balaikota DKI Jakarta dan RSUD pada hari Senin, 1 Desember kemarin. Di sejumlah instansi tersebut, tercatat 38.469 PNS. 88,55 persen atau 34.063 orang diantaranya masuk kerja, 6,70 persen atau 2.578 orang cuti kerja, 2,58 persen atau 993 izin tidak kerja, 0,38 persen atau 147 orang sakit dan 1,73 persen atau 665 orang tidak masuk tanpa alasan. Feisal juga menegaskan, pihaknya masih meneliti lebih jauh lagi jumlah PNS yang tidak masuk kerja pada hari pertama usai libur dengan alasan izin. Alasan izin, kata dia, harus jelas karena ada PNS yang hanya menelpon dan minta izin tidak masuk. Meski demikian, Feisal mengaku tahun ini lebih lega karena terajadi penurunan cukup tinggi jumlah PNS yang lalai tidak tidak masuk usai liburan nasional tanpa izin. Tahun 2002 lalu, jumlah PNS yang tidak masuk tanpa alasan sebanyak 12,3 persen. PNS yang masuk kerja pada tahun 2002 86,81 persen, cuti 11,52 persen dan tidak masuk kerja dengan izin 4,17 persen.Dalam kesempatan tersebut Feisal juga menjelaskan untuk pemantauan PNS di luar Jakarta prinsipnya dilakukan oleh pimpinan-pimpinan di masing-masing instansi. Laporannya, akan diserahkan secepat mungkin ke kantor Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan diharapkan awal 2004 mendatang sudah selesai. Pada tahun 2002 lalu, pihaknya sudah memberikan sanksi yang yang membolos berupa teguran lisan bagi yang tergolong kategori ringan. “Tahun 2003 ini sanksi yang pasti dikenakan adalah penundaan gaji berkala dan kenaikkan pangkat selama satu tahun,” jelas Feisal. Ecep S. Yasa – Tempo News Room