Yayasan PKPU Minta Dewan Pers Menjadi Penengah

Reporter

Editor

Rabu, 16 Maret 2011 15:46 WIB

Menteri Hukum & HAM, Patrialis Akbar (kiri) berbincang dengan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan sebelum di mulainya pertemuan tertutup di gedung Dewan Pers, Jakarta. TEMPO/Subekti
TEMPO Interaktif, Jakarta - Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat(PKPU) datang ke Dewan Pers, Rabu 16 Maret 2011. Mereka bermaksud untuk meminta Dewan Pers menjadi penengah terkait pemberitaan impor daging sapi yang dimuat di Majalah Tempo, Koran Tempo, dan Tempointeraktif. "Kami meminta Dewan Pers untuk bisa meng-clear-kan masalah ini dengan baik dan agar masyarakat melihat PKPU dengan baik pula," ujar Direktur Utama PKPU Agung Notowiguna ketika ditemui di kantor Dewan Pers, Rabu 16 Maret 2011.

Agung menambahkan, PKPU melihat ada beberapa prosedur pemberitaan yang tidak berjalan. Pertama mengenai waktu pemberian konfirmasi yang dinilai mereka sangat mepet. "Jumat ketika deadline kita baru diberi waktu untuk konfirmasi, jadi sedikit waktu kita untuk menyiapkan meskipun seluruh data-datanya sudah kita kirimkan via email semuanya,"kata Agung.

Kedua, PKPU melihat Tempo belum memuat koreksi pemberitaan dari pihaknya secara proporsional. Padahal, kata Agung lagi, PKPU telah mengirimkan koreksi pemberitaan tersebut. Hal itu dianggapnya penting terutama bagi sebuah yayasan seperti PKPU.

"Ketiga, kita juga ingin agar Tempo membuka siapa narasumber anonim yang dipakai. Dijelaskan dari mana dan siapa yang mengeluarkan karena sudah jelas data kita yang dikirim itu kita menerima 9,7 ton bukan 9000 ton seperti yang diberitakan," tutur Agung.

Tempo, lanjut Agung, juga diminta untuk memuat koreksi pemberitaan serta permintaan maaf atas pemberitaan yang dianggapnya salah tersebut. Pihaknya juga akan menunggu dipertemukan dengan Tempo langsung untuk membicarakan hal tersebut. Jalur hukum juga tidak akan ditempuh.

"Kita tidak ingin memperkeruh suasana, kita hanya ingin membangun objektifitas dengan baik antara yang membuat berita dengan yang diberitakan," ujarnya.

RIRIN AGUSTIA

Berita terkait

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

10 jam lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

58 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

58 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya