TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Sekretaris Jendral Demokrat, Saan Mustofa, menghendaki kontrak politik baru harus bersifat mengikat. "Kalau tidak mau diatur, ya lebih baik keluar," ujarnya ditemui Tempo di Kantor Fraksi Demokrat, Senin 14 Maret 2011.

Tawaran Demokrat untuk mengikat partai anggota koalisi kemarin ditolak tegas oleh Partai Keadilan Sejahtera. Mereka menilai, koalisi PKS dan Golkar hanya dengan presiden dan bukan dengan Demokrat. Mengenai keberadaan mereka di DPR, mereka mengaku sebagai wakil dari konstituen masing-masing.

Menurut Saan, pernyataan yang dilontarkan Golkar dan PKS ini sangat tidak jelas. "Kalau kontrak dengan Presiden ya harus dengan partainya juga," ujarnya.

Ia pun merunut kembali kontrak politik yang ditandatangani para pimpinan partai koalisi dengan SBY pada 15 Oktober 2009 lalu. Menurutnya, dalam kesepakatan tersebut jelas ada poin yang menyatakan mendukung pasangan SBY-Boediono baik dalam eksekutif maupun legislatif. "Nomenklaturnya jelas seperti itu," ujarnya.

Ia pun menilai pemahaman Golkar dan PKS merupakan pembelokkan makna dari koalisi tersebut. Dalam kontrak politik yang baru itu, Saan menambahkan, nantinya harus membahas hal yang bersifat teknis. "Misalnya intensitas rapat Setgab harus lebih baik, komitmen untuk menghadiri rapat Setgab, dan juga mekanisme pengambilan keputusan dalam Setgab," ujarnya.

Mengenai mekanisme pengambilan keputusan ini, menurut Saan, menjadi hal yang krusial. Menurutnya, perbedaan sikap partai anggota koalisi dikarenakan mentoknya proses penyatuan ide dalam Setgab. "Dalam pembahasan hak angket kemarin perdebatan panjang tetapi tidak bisa disatukan," jelasnya. Ia pun meminta mekanisme voting diterapkan dalam mengambil keputusan di Sekretariat Gabungan. "Harus ada mayoritas dalam Setgab," ujarnya.

FEBRIYAN