TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera masih belum sreg dengan usulan kontrak politik mengikat dalam koalisi, yang diusulkan Partai Demokrat. Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim mengatakan usulan tersebut harus terlebih dahulu dibahas di Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.

Dia sendiri memilih untuk menyerahkan sepenuhnya soal itu kepada Ketua Sekretariat Gabungan yang juga Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. "Kan belum ada statemen dari Ketua Setgab soal ini," ujarnya kepada Tempo hari ini, Jumat 11 Maret 2011.

Sebelumnya, Demokrat meminta kontrak politik baru yang dibuat untuk partai anggota koalisi lebih bersifat mengikat. Mereka ingin agar perbedaan sikap dalam anggota koalisi diselesaikan didalam Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.

Sehingga, nantinya tidak akan ada lagi perbedaan pandangan saat harus menentukan sikap. Seperti yang terjadi saat pengambilan putusan soal usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak di DPR beberapa waktu lalu.

Abdul Hakim menanggapi usulan tersebut hanya sebagai tawaran Demokrat. "Belum tentu SBY setuju," ujarnya. Meski menganggap usulan Demokrat itu sah-sah saja, namun menurut Abdul Hakim, soal itu harus terlebih dahulu dibahas di Setgab Koalisi.

FEBRIYAN