TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera meminta semua partai koalisi memahami dan mensepakati butir kesepakatan yang telah dibuat. "Harus dipahami apa yg dimaksud menyepakati memperjuangkan dan mengamankan agenda bersama," ujar Ketua DPP PKS, Nasir Djamil, usai rapat Panja Mafia Hukum dan Pajak di DPR, Kamis (10/3).
Menurutnya, yang terjadi dalam koalisi selama satu setengah tahun ini adalah tidak adanya komunikasi yang baik antar partai koalisi. Hal ini menyebabkan sering terjadinya gesekan ketika anggota koalisi harus menghadapi sebuah isu tertentu.
Karena itu, PKS sebenarnya menilai kontrak politik yang ada saat ini sudah cukup mumpuni untuk menjaga keutuhan koalisi. "Tinggal bagaimana memperbaiki komunikasi dalam Sekretariat Gabungan saja," ujarnya. Ia mengatakan, sejauh ini, Setgap tidak berfungsi secara maksimal. Padahal, Setgab dibuat untuk memperkuat ikatan antar partai koalisi.
Menurutnya, jika pola komunikasi ini tak juga berubah, maka gesekan antar partai koalisi tak akan terhindari. Terutama dalam beberapa isu krusial ke depan. "Misalnya pembahasan RUU Yogyakarta, RUU Pemilu, RUU Pengadaan Tanah," ujarnya.
FEBRIYAN
Menurutnya, yang terjadi dalam koalisi selama satu setengah tahun ini adalah tidak adanya komunikasi yang baik antar partai koalisi. Hal ini menyebabkan sering terjadinya gesekan ketika anggota koalisi harus menghadapi sebuah isu tertentu.
Karena itu, PKS sebenarnya menilai kontrak politik yang ada saat ini sudah cukup mumpuni untuk menjaga keutuhan koalisi. "Tinggal bagaimana memperbaiki komunikasi dalam Sekretariat Gabungan saja," ujarnya. Ia mengatakan, sejauh ini, Setgap tidak berfungsi secara maksimal. Padahal, Setgab dibuat untuk memperkuat ikatan antar partai koalisi.
Menurutnya, jika pola komunikasi ini tak juga berubah, maka gesekan antar partai koalisi tak akan terhindari. Terutama dalam beberapa isu krusial ke depan. "Misalnya pembahasan RUU Yogyakarta, RUU Pemilu, RUU Pengadaan Tanah," ujarnya.
FEBRIYAN
