Pemerintah Diminta Tangkap Pembongkar Kuburan Ahmadiyah

Reporter

Editor

Jumat, 4 Maret 2011 20:12 WIB

Hendardi. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah diminta tangkap pelaku kekerasan terhadap pembongkar kuburan jemaat Ahmadiyah di Bandung. "Penegakan hukum harus diutamakan. Bukan yang hidup saja yang jadi sasaran, mereka yang sudah mati pun masih dianiaya," kata Hendardi, Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Jumat (4/3/2011).

Hendardi menyesalkan peristiwa pembongkaran jemaat Ahmadiyah di Bandung, yang mayatnya kemudian dibiarkan. Para pelaku kekerasan terhadap harus ditindak keras supaya menimbulkan efek jera.

Tidak hanya pelaku kekerasan, tetapi mereka yang menjadi dalang juga harus ditangkap dan diadili. Termasuk organisasi keagamaan yang menyebarkan intoleransi juga harus dimintai pertanggungjawaban.

Sebelumnya, makam seorang warga Ahmadiyah di Desa Buni Jaya, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dibongkar. Jenazahnya kemudian dibiarkan begitu saja.

Kekerasan-kekerasan semacam itu, menurut Hendardi, merupakan salah satu akibat kebijakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mempersilahkan daerah mengeluarkan surat keputusan yang mengatur Ahmadiyah.

Kebijakan itu tidak tepat untuk meredam kekerasan. Sebaliknya, kebijakan itu semakin memicu kekerasan terhadap Ahmadiyah. Hendardi minta Pemerintah meninjau kembali SKB menteri dan mengutamakan dialog.

Hingga saat ini berbagai kekerasan terhadap Ahmadiyah itu telah menjadi perhatian internasional. Indonesia bisa mendapatkan sanksi dan tekanan jika pemerintah terus membiarkan pelanggaran hak asasi itu terus berlangsung. "Keyakinan adalah hak yang paling hakiki yang harus dilindungi," tegas Hendardi.

Aqida Swamurti

Berita terkait

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

6 Juni 2018

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

Penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Grebek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi pada 19 dan 20 Mei lalu.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

21 Mei 2018

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

Tindakan intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penyerangan, perusakan, dan pengusiran di Lombok Timur, NTB.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

21 Mei 2018

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

Jamaah Ahmadiyah meminta langkah cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi seperti pernyataannya di media sosial.

Baca Selengkapnya

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

21 Mei 2018

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

Massa merusak 24 rumah warga Ahmadiyah. Polisi mengevakuasi penduduk ke kantor Kepolisian Resor Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

20 Mei 2018

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

20 Mei 2018

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

Sekelompok orang melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

25 Juli 2017

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

Jemaah Ahmadiyah minta dalam kolom agama e-KTP ditulis Islam.

Baca Selengkapnya

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

24 Juli 2017

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

Jemaah Ahmadiyah di Kuningan meminta Ombudsman mendorong pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan e-KTP bagi warga Manislor yang juga Ahmadiyah.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

24 Juli 2017

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Baca Selengkapnya

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

14 Juni 2017

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

Sejak ada SKB tiga menteri, kata Andreas, semakin banyak masyarakat Indonesia yang intoleran.

Baca Selengkapnya