Tifatul Minta Dipo Alam dan Metro TV Berkomunikasi

Reporter

Editor

Senin, 28 Februari 2011 15:26 WIB

Tifatul Sembiring. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Perseteruan antara Dipo Alam dan Metro TV sepekan terakhir ini dikomentari Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring. Menurut Tifatul, seharusnya Dipo dan redaksi Metro TV melakukan komunikasi untuk mencari jalan tengah dari perseteruan mereka. "Jadi baiknya selesaikan dengan komunikasi, saling minta maaf, berangkulan, dan selesai," kata Tiffatul di kantornya, Senin (28/2).

Konflik Dipo Alam dan Metro TV bermula ketika Sekretaris Kabinet ini menghimbau kepada seluruh instansi pemerintahan untuk tidak memasang iklan pada media yang selalu menyerang pemerintah. Dia menyebut tiga media, yaitu Metro TV, TVOne, dan Media Indonesia. Akibat pernyataan ini, Metro TV mensomasi Dipo dan melaporkannya ke polisi setelah tenggatnya dilewati. Dipo balik melaporkan metro TV ke Dewan Pers karena running text yang dimuat Metro TV dianggap menyudutkannya.

Mengenai pernyataan Dipo yang menyebut Metro TV menyebar kebencian terhadap pemerintah, Tifatul mengatakan, itu pendapat pribadi Dipo sebagai kegundahan dia melihat adanya media yang tidak berimbang dalam memberitakan sesuatu. Pemerintah, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak pernah membelenggu kebebasan pers. "Pernyataan Presiden di Kupang, pers bebas dan dijamin oleh undang-undang. Itu pernyataan beliau," kata dia.

Tiffatul sendiri menganggap tidak seharusnya konten pemberitaan menjadi masalah besar. Karena banyak masalah negara yang lebih substansial, seperti mafia pajak. "Tersinggung atau bagaimana, saya heran. Hal gini, soal tersinggung, sudah berkali-kali orang tersinggung. Tapi masalah ini tidak substansial," ujarnya.

CORNILA DESYANA

Berita terkait

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

56 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

57 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

Google buka suara soal pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya