TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Fraksi PKB Effendi Choirie akan melakukan perlawanan hukum terhadap rencana fraksi yang akan memecatnya dari DPR. Rencana pemecatan itu dinilainya mengada-ada.
"Kami akan lawan," kata Effendi Choirie, saat ditemui di acara diskusi RUU tentang Rahasia Negara, Senin (28/2), di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta.
Choirie menjelaskan, perlawanan hukum yang dimaksudnya adalah dengan mengajukan judicial review UU MPR, DPR, DPD dan DPRD ke Mahkamah Konstitusi terkait pemecatan anggota Dewan (pergantian antar waktu-PAW). Rencananya, pengajuan judicial review ini akan dilakukan Lily Wahid yang juga terancam dipecat PKB.
Fraksi PKB DPR rencananya akan mengadakan rapat terkait nasib Choirie dan Lily, Senin ini. Langkah tersebut dilakukan setelah keduanya dianggap menentang keputusan fraksi terkait usul pansus angket pajak. Dalam sidang paripurna DPR Selasa lalu, Fraksi PKB menolak usul pansus angket, sementara Choirie dan Lily malah mendukung.
Menurut Choirie, apa yang dilakukannya saat itu adalah untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan yang dijamin Konstitusi. Anggota Dewan, kata dia, punya kedaulatan sendiri. Adapun fraksi dan partai, tidak punya kedaulatan. Karena itu ancaman mem-PAW tidak bisa dilakukan. "Di UU MD3, yang bisa di PAW itu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau ketika jadi terpidana," kata dia. UU MD3 adalah sebutan untuk UU MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Choirie menjelaskan, judicial review yang akan dilakukan ini akan meminta pembatalan aturan partai mem-PAW anggota Dewan. Konsekusi logis pemilihan anggota Dewan melalui suara terbanyak, kata dia, maka anggota Dewan tidak bisa di-PAW. "Juga ketika DPR menjalankan tugas konstitusionalnya, partai tidak bisa mem-PAW," kata dia.
Amirullah
