TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Pembina DPP Golkar Akbar Tanjung mengatakan, Partai Golkar harus berani menyatakan tidak lagi bersama dalam koalisi bila persekutuan partai politik pendukung pemerintah tersebut tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dan negara.
"Sikap Golkar adalah mendukung setiap kebijakan yang berdampak bagi kepentingan rakyat dan negara. Golkar harus punya keberanian untuk menyatakan tidak bisa bersama lagi. Tentu hal ini berdasarkan ukuran-ukuran yang efektif," kata Akbar dalam perbincangan dengan wartawan di kantor AkbarTandjung Institute, Jakarta, Kamis 17 Februari 2011.
Menurut dia, sikap ketegasan Golkar tersebut kemungkinan akan berdampak pada posisi menteri, namun hal itu wajar sebagai konsekuensi dari sikap politik yang tegas.
Ia juga menilai, Sekretariat Gabungan (Setgab) sebagai tempat berhimpun partai koalisi pendukung pemerintahan sudah tidak efektif dalam dinamika politik yang dinamis.
Ia juga menyarankan agar Presiden segera melakukan perombakan kabinet, karena dirasa sangat mendesak untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan yang dinilai belum efektif.
Menurut dia, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian pembangunan telah membuat evaluasi yang bisa menjadi tolok ukur bagi Presiden dalam melakukan perombakan.
"Hanya saja, pertimbangannya harus pada kompetensi dan pengalaman calon menteri yang akan diangkat. Lebih baik lagi figur itu merepresentasikan partai," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah harus lebih tegas sehingga tidak terganggu dengan partai politik. Pengalaman selama ini, menurut dia telah membuktikan, kabinet yang dibentuk hanya berdasarkan perwakilan partai koalisi tidak efektif.
WDA | ANT
"Sikap Golkar adalah mendukung setiap kebijakan yang berdampak bagi kepentingan rakyat dan negara. Golkar harus punya keberanian untuk menyatakan tidak bisa bersama lagi. Tentu hal ini berdasarkan ukuran-ukuran yang efektif," kata Akbar dalam perbincangan dengan wartawan di kantor AkbarTandjung Institute, Jakarta, Kamis 17 Februari 2011.
Menurut dia, sikap ketegasan Golkar tersebut kemungkinan akan berdampak pada posisi menteri, namun hal itu wajar sebagai konsekuensi dari sikap politik yang tegas.
Ia juga menilai, Sekretariat Gabungan (Setgab) sebagai tempat berhimpun partai koalisi pendukung pemerintahan sudah tidak efektif dalam dinamika politik yang dinamis.
Ia juga menyarankan agar Presiden segera melakukan perombakan kabinet, karena dirasa sangat mendesak untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan yang dinilai belum efektif.
Menurut dia, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian pembangunan telah membuat evaluasi yang bisa menjadi tolok ukur bagi Presiden dalam melakukan perombakan.
"Hanya saja, pertimbangannya harus pada kompetensi dan pengalaman calon menteri yang akan diangkat. Lebih baik lagi figur itu merepresentasikan partai," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah harus lebih tegas sehingga tidak terganggu dengan partai politik. Pengalaman selama ini, menurut dia telah membuktikan, kabinet yang dibentuk hanya berdasarkan perwakilan partai koalisi tidak efektif.
WDA | ANT
