TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, tak perlu dicari alasan untuk membubarkan organisasi masyarakat yang dianggap melakukan aksi anarkis. "Tindakan hukum yang tegas aja kalau macam-macam," kata Mahfud di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (11/2)
Pemerintah, kata dia, bisa segera menindak anggota masyarakat atau siapapun yang terlibat anarkisme di lapangan. "Bisa dibawa ke bui atau penjara," kata bekas Menteri Pertahanan ini.
Untuk membubarkan organisasi, kata Mahfud, butuh waktu panjang. Pertama, harus memastikan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apakah organisasi tersebut terdaftar atau tidak.
Kedua, sesuai Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan, ormas tersebut juga harus terbukti melanggar ideologi negara seperti mendapat bantuan dari asing atau mengirimkan bantuan untuk asing tanpa sepengetahuan negara. "Kalau itu tidak ada, kan susah membubarkan," tuturnya.
Pada kasus kekerasan yang menimpa warga Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Ia menilai pemerintah bermasalah soal penegakan aturan. "Kalau ada orang main hakim sendiri, lebih cepat ditindak secara hukum," kata dia.
Kekerasan yang terjadi 5 Februari di Cikeusik, Pandeglang, merenggut nyawa tiga warga Ahmadiyah akibat serangan oleh massa yang diduga berasal dari sebuah organisasi masyarakat.
Dianing Sari
