Sejumlah LSM Minta Isu Pembubaran Ormas Dikesampingkan
Kamis, 10 Februari 2011 16:53 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat diantaranya, Komite untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Wahid Institute, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Imparsial, dan Setara Institute for Democracy and Peace hari ini menemui Kepala Kepolisian RI, Jenderal Timur Pradopo.
Mereka meminta pemerintah mengenyampingkan isu pembubaran organisasi masyarakat pelaku tindakan anarkisme. "Kami khawatir isu ini membelokkan masalah penegakkan hukum terhadap pelaku tindakan kekerasan," ujar Hendardi, Ketua Harian Setara Institute for Democracy and Peace, Kamis (10/2).
Ditemui usai pertemuan dengan Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo, Hendardi mengatakan sejumlah LSM sepakat untuk mendahulukan permasalahan penegakkan hukum dibanding isu pembubaran ormas ini.
Sebelumnya, isu pembubaran organisasi masyarakat pelaku tindak kekerasan mencuat setelah dua peristiwa penyerangan berisu agama mencuat dalam sepekan. Ahad (6/2) kemarin, Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten diserang sekelompok massa tak dikenal. Tiga orang anggota Ahmadiyah meninggal dunia dan lima lainnya luka berat akibat peristiwa ini.
Rabu (8/2), sidang penistaan agama berubah menjadi aksi pembakaran dua gereja dan sebuah sekolah kristen di Temanggung, Jawa Tengah. Kedua aksi ini diduga didalangi oleh kelompok organisasi masyarakat tertentu.
Akibat kedua kejadian ini, sejumlah organisasi lintas agama mendesak pembubaran kelompok-kelompok yang merusak kerukunan ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun memerintahkan aparat menindak tegas pelaku aksi anarkisme ini. SBY juga meminta kelompok yang menyebarkan keresahan ini dibubarkan.
Menurut Hendardi, pembubaran ormas bukan merupakan solusi dari permasalahan ini. Ia mengatakan, solusi terbaik adalah tindakan tegas. Menurut hasil penelitian Setara, tindakan tegas pihak kepolisian efektif untuk menekan angka kekerasan berisu agama. "Ketika polisi bertindak tegas, ada penurunan angka kekerasan. Misalnya setelah kasus Monas. Tapi jika terjadi pembiaran, angka itu akan terus meningkat," ujarnya.
Usman Hamid, Aktivis HAM yang ikut rombongan, meminta Polri mengusut kasus ini tak hanya sampai pelaku penyerangan. "Tetapi juga aktor inteletualnya," ujar mantan Koordinator Kontras itu.
Febriyan
