TEMPO Interaktif, Jakarta -Peristiwa penyerangan rumah Suparman di Cikeusik, Pandeglang, Banten hingga mengakibatkan jatuhnya tiga korban jiwa warga Ahmadiyah disinyalir bukan aksi spontanitas. Namun by design karena ada indikasi aparat melakukan pembiaran sewaktu aksi kekerasan dan pembantaian berlangsung.
" Kami mengingatkan, pemerintah dan polisi tidak menyederhanakan masalah Ahmadiyah semata soal SKB" kata Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos dalam siaran persnya yang diterima Tempo, Selasa 8 Februari 2011 malam.
Ahad kemarin, sejumlah jemaat Ahmadiyah di Kampung Pendeuy, Desa Umbulan, Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten diserang oleh kelompok tak dikenal. Penyerangan ini memakan 3 korban jiwa dan 5 lainnya luka-luka. Selain itu sebuah tempat ibadah dan 2 rumah warga mengalami kerusakan. Empat kendaraan roda empat pun dibakar oleh para penyerang.
Kelompok penyerang diperkirakan berjumlah lebih dari seribu orang. Penyerangan dilakukan ketika sejumlah jemaat Ahmadiyah hendak menggelar pertemuan di salah seorang warga Cikeusik, Suparman.
Polisi sendiri mengaku, sudah mengetahui akan adanya kejadian ini sejak Jumat. Polisi mengaku sudah melakukan langkah antisipatif dengan meminta jemaat Ahmadiyah membatalkan rencana pertemuan itu. Namun, jemaat Ahmadiyah menolaknya karena menilai bahwa perkumpulan itu tak berbahaya. Polisi pun mengizinkan pertemuan itu berjalan dengan pengamanan minim.
Menurut Setara, kejadian Cikeusik bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia. Pembiaran yang dilakukan aparat kepolisian dan dugaan by design yang melibatkan aktor intelektual dan aktor negara menuntut penyidikan serius Komnas Ham secara pro justicia. "Karena nyata-nyata penyerangan ini terorganisir dan kuat," ujarnya.
Setara menegaskan, tidak bisa pembantaian dipandang sebagai kriminal biasa yang dilakukan subyek warga negara. Pembiaran dan dugaan by design dari pembantaian harus diusut dan dimintai pertanggungjawaban karena insiden Cikeusik adalah kejahatan seri
Karenanya, Setara mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk turun tangan dalam menuntaskan kasus Cikeusik. Jika Presiden turun tangan, maka penyelidikan kasus akan lebih cepat. "Untuk memudahkan penyidikan, presiden harus memerintahkan Kapolri untuk membebastugaskan para pejabat di Polda Banten, Polres Pandeglang dan Polsek Cikeusik," ujar Bonar.
FEBRIYAN | WDA
