Inilah Kronologi Terpentalnya Komodo dari Tujuh Keajaiban Dunia Versi N7W
Minggu, 6 Februari 2011 06:49 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Yayasan N7W memberi tautan ke laman savekomodo.blogspot. Di laman ini diuraikan proses kesepakatan keduanya. Menurut N7W, awalnya, pada 2009 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyampaikan kepada publik keinginannya menjadi tuan rumah deklarasi pemenang Tujuh Keajaiban Alam Dunia yang baru.
Keinginan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan Kementerian bersama Direktur N7W. Dalam pertemuan itu pemerintah menanyakan syarat-syarat menjadi tuan rumah. Pertemuan itu dilakukan pada Februari 2010. "Kembudpar mengundang Direktur Yayasan N7W untuk meminta saran dan panduan," demikian dikutip dari laman itu, Sabtu (5/2).
Pertemuan pertama itu dilanjutkan pada pertemuan kedua beberapa waktu kemudian. Kali ini bersama para stakeholder. Dalam pertemuan ini, N7W mengaku pihaknya mendapat informasi bahwa Keppres Panitia Nasional Vote Komodo dan Event Penganugerahan yang diperlukan belum ditindaklanjuti oleh Kementerian.
Pada Juni 2010, N7W kembali diundang oleh Kementerian untuk meninjau tempat-tempat di Jakarta sebagai lokasi penyelenggaraan. Pada kesempatan itu, N7W juga bertemu dengan konsorsium swasta yang mendukung penyelenggaraan. Pertemuan itu atas himbauan Kementerian untuk meningkatkan peran swasta dalam vote Komodo.
Selanjutnya pada bulan September 2010, Kementerian menyampaikan surat formal yang isinya menegaskan keinginan Indonesia menjadi tuan rumah, sekaligus melakukan kerjasama dengan pihak konsorsium swasta. "Karena ada surat konfirmasi ini N7W yakin bahwa Indonesia memang berniat dan bertekad untuk menjadi tuan rumah," demikian kutipan laman savekomodo itu.
Namun, hingga Oktober Kementerian belum juga menyelesaikan rancangan Keppres mengenai panitia dan acara deklarasi. Selain itu, pada bulan berikutnya Kementerian juga tidak menanggapi laporan persiapan acara.
Pada Desember 2010, konsorsium swasta menyatakan tidak sanggup meneruskan penyelenggaraan acara tanpa dukungan pemerintah. Lalu N7W menunjuk konsorsium swasta yang baru untuk meneruskan dengan syarat dukungan pemerintah dan talangan dana, dan pembayaran biaya perizinan.
N7W lalu meminta Kementerian agar melakukan pertemuan untuk mencari solusi, namun Kementerian tak menanggapinya. Sementara itu, Kementerian masih melanjutkan kampanye ke publik tanpa kerjasama yang jelas dengan N7W.
N7W menyimpulkan pemerintah tidak menunjukkan komitmennya dengan tidak menyelesaikan kewajibannya. Sehingga N7W pun mengirimkan surat pemberitahuan ditangguhkannya Komodo pada bulan Januari 2011. N7W meminta pemerintah tegas mengukuhkan niatnya untuk menjadi tuan rumah. Jika tidak, N7W terpaksa menangguhkan status Komodo.
Aqida Swamurti
Keinginan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan Kementerian bersama Direktur N7W. Dalam pertemuan itu pemerintah menanyakan syarat-syarat menjadi tuan rumah. Pertemuan itu dilakukan pada Februari 2010. "Kembudpar mengundang Direktur Yayasan N7W untuk meminta saran dan panduan," demikian dikutip dari laman itu, Sabtu (5/2).
Pertemuan pertama itu dilanjutkan pada pertemuan kedua beberapa waktu kemudian. Kali ini bersama para stakeholder. Dalam pertemuan ini, N7W mengaku pihaknya mendapat informasi bahwa Keppres Panitia Nasional Vote Komodo dan Event Penganugerahan yang diperlukan belum ditindaklanjuti oleh Kementerian.
Pada Juni 2010, N7W kembali diundang oleh Kementerian untuk meninjau tempat-tempat di Jakarta sebagai lokasi penyelenggaraan. Pada kesempatan itu, N7W juga bertemu dengan konsorsium swasta yang mendukung penyelenggaraan. Pertemuan itu atas himbauan Kementerian untuk meningkatkan peran swasta dalam vote Komodo.
Selanjutnya pada bulan September 2010, Kementerian menyampaikan surat formal yang isinya menegaskan keinginan Indonesia menjadi tuan rumah, sekaligus melakukan kerjasama dengan pihak konsorsium swasta. "Karena ada surat konfirmasi ini N7W yakin bahwa Indonesia memang berniat dan bertekad untuk menjadi tuan rumah," demikian kutipan laman savekomodo itu.
Namun, hingga Oktober Kementerian belum juga menyelesaikan rancangan Keppres mengenai panitia dan acara deklarasi. Selain itu, pada bulan berikutnya Kementerian juga tidak menanggapi laporan persiapan acara.
Pada Desember 2010, konsorsium swasta menyatakan tidak sanggup meneruskan penyelenggaraan acara tanpa dukungan pemerintah. Lalu N7W menunjuk konsorsium swasta yang baru untuk meneruskan dengan syarat dukungan pemerintah dan talangan dana, dan pembayaran biaya perizinan.
N7W lalu meminta Kementerian agar melakukan pertemuan untuk mencari solusi, namun Kementerian tak menanggapinya. Sementara itu, Kementerian masih melanjutkan kampanye ke publik tanpa kerjasama yang jelas dengan N7W.
N7W menyimpulkan pemerintah tidak menunjukkan komitmennya dengan tidak menyelesaikan kewajibannya. Sehingga N7W pun mengirimkan surat pemberitahuan ditangguhkannya Komodo pada bulan Januari 2011. N7W meminta pemerintah tegas mengukuhkan niatnya untuk menjadi tuan rumah. Jika tidak, N7W terpaksa menangguhkan status Komodo.
Aqida Swamurti
