ICW Desak Polisi Umumkan Asal Aset Gayus

Reporter

Editor

Selasa, 25 Januari 2011 18:34 WIB

Gayus Halomoan Tambunan. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejak Mei 2010 lalu, penyidik Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri telah beberapa kali menyita aset milik Gayus Holomoan Partahanan Tambunan. Di antaranya aset berupa rekening senilai Rp 28 miliar dan aset berupa uang US$ 659.800, Sin$ 9.680.000 dan 31 batang emas batangan dengan berat per batangnya 100 gram yang totalnya senilai Rp 74 miliar. Namun hingga Januari 2011 ini, penyidik belum juga mengungkap asal aset tersebut.

Menurut peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, polisi terlalu lamban bergerak mengungkap sumber aset Gayus. “Sudah sembilan bulan namun penyidik belum pernah mempublikasikan sejarah uang tersebut,” kata Donal saat dihubungi, Senin (25/1).

Padahal, menurut dia, pengungkapan dan publikasi asal aset itu merupakan satu dari 12 instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam instruksi itu, Presiden menyatakan agar penyidik menjelaskan dan mengumumkan kepada masyarakat tentang kemajuan penanganan kasus Gayus Tambunan secara berkala agar publik dapat mengikuti apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh penegak hukum. “Jadi jangan ada informasi yang ditutupi lagi,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, kinerja penyidik terkait aset Gayus patut dicurigai. Karena ada sejumlah aset yang sampai sekarang tidak bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya oleh penyidik. Aset senilai Rp 28 miliar misalnya. Dari jumlah tersebut, polisi hanya menjadikan alat bukti uang senilai Rp 10.499.397.299,81. “Lalu kemana uang Rp 18 miliar sisanya? Ini yang patut diduga diberikan Gayus ke penegak hukum,” kata Donal.

Dengan tidak terbukanya penyidik akan aset Rp 28 miliar itu, menurut Donal, tidak menutup kemungkinan masyarakat semakin khawatir dengan keberadaan aset Rp 74 miliar lainnya. Agar publik percaya dengan penegak hukum, “Polisi harus segera ungkap asal aset itu dan mempublikasikannya.”

Mengenai dijeratnya Gayus dengan pasal gratifikasi, Donal juga menyayangkannya. Pasal tersebut , kata dia, diskriminatif terhadap gayus. Karena, penyidik terkesan memfokuskan kasus ke Gayus dan mengenyampingkan keberadaan penyuap. “kalau seperti ini, seperti ada informasi yang terkesan ditutupi,” kata dia.

CORNILA DESYANA

Berita terkait

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

27 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

16 Maret 2023

Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

Berita bisnis terpopuler: Potensi konflik kepentingan pimpinan KPK dan Rafael Alun, harga beras resmi naik.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

15 Maret 2023

Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

Rafael Alun diduga satu angkatan di STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ada potensi konflik kepentingan, ICW minta KPK terbuka.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

12 Februari 2023

Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha angkat bicara gugatan Sri Mulyani terkait putusan keterbukaan informasi audit JKN BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

11 Februari 2023

Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengaku heran dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersikukuh tidak ingin mengeluarkan ke publik hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Digugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP

11 Februari 2023

Digugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggugat Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta

Baca Selengkapnya

ICW Ingatkan Kejaksaan Agung Jangan Intervensi Kasus Imam Nahrawi

21 Mei 2020

ICW Ingatkan Kejaksaan Agung Jangan Intervensi Kasus Imam Nahrawi

Peringatan ICW terhadap kejaksaan Agung mendasarkan pada penjelasan mantan Asisten Pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum.

Baca Selengkapnya

Dinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar

30 Desember 2019

Dinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango angkat bicara perihal penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut bahwa lembaga di bawah kepimpinannya menjadi yang terburuk.

Baca Selengkapnya

Peneliti ICW Menolak Konsep Dewan Pengawas KPK

12 Desember 2019

Peneliti ICW Menolak Konsep Dewan Pengawas KPK

Dewan Pengawas KPK dianggap tetap menggambarkan bahwa negara gagal memahami konsep penguatan.

Baca Selengkapnya