TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengambilalih kasus mafia hukum Gayus Halomoan P. Tambunan yang belum tuntas. "Kami sejak awal sudah menyarankan agara kasus mafia hukum ini ditangani KPK," ujar Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, Jumat (21/1).
Kasus mafia hukum yang melibatkan sejumlah aparat kepolisian dan kejaksaan sampai saat ini belum juga tuntas. Sejumlah nama petinggi di kedua institusi ini tak kunjung terjerat hukum. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah secara tegas menyatakan bahwa para pejabat yang terlibat harus ditindak tegas. Hal ini disampaikan SBY dalam 12 instruksi presiden untuk menuntaskan kasus Gayus.
Sejumlah nama yang sampai saat ini masih belum tersentuh adalah Brigjen Raja Erizman dan Edmon Ilyas, serta Jaksa Cirus Sinaga, Poltak Manulang dan Fadil Reegan. Raja dan Edmon adalah dua mantan Direktur Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri yang menangani kasus Gayus pada 2009 lalu. Keduanya dianggap bertanggung jawab dalam sejumlah kejanggalan penanganan kasus ini. Di antaranya adalah terkait pemeriksaan Gayus di Hotel Manhattan, tidak ditahannya Gayus serta tak disitanya rumah mewah Gayus di Kelapa Gading.
Sedangkan Jaksa Cirus, Poltak dan Fadil adalah jaksa peneliti berkas Gayus saat itu. Ketiganya diduga terlibat skandal hukum ini dengan memainkan perkara ini. Kasus ini seharusnya ditangani oleh bagian pidana khusus, namun Cirus dan kawan-kawan memutarnya sehingga dapat ditangani di bagian pidana umum, tempat dia bertugas. Cirus juga disebut sebagai dalang dibalik penambahan pasal penggelapan uang dalam berkas Gayus --selain terlibat dalam bocornya rencana tuntutan Gayus.
Gayus sendiri mengaku menggelontorkan uang Rp 20 miliar untuk menyuap aparat hukum ini melalui mantan pengacaranya, Haposan Hutagalung.
Emerson mengungkapkan, ICW mendesak agar KPK mengusut kasus ini karena kekhawatiran adanya bias dalam penegakan hukum. "Kalau terhadap anggotanya sendiri, biasanya penegakan hukum menjadi lemah," ujarnya.
Selain itu, ia pun khawatir penegakan hukum tersandera oleh politik internal institusi tersebut. "Saya khawatir mereka ini tak akan tersentuh karena mereka memegang kartu truf yang bisa digunakan kapan saja," tuturnya.
Ia mempercayai kebenaran ucapan Gayus dan anggota DPR Benny K. Harman beberapa waktu silam. "Waktu itu Benny mengutip mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri mengatakan bahwa kalau kasus ini terungkap, maka dapat mengganggu stabilitas nasional," tuturnya.
Febriyan
