TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah sedang berupaya mencari formula agar pemilihan kepala daerah tidak berongkos mahal sehingga tak merambat ke politik uang. Salah satunya dengan memanfaatkan media. "Ada usul kepada kita untuk memaksimalkan media, bisa televisi, koran atau radio sehingga penyampaian visi dan misi tidak perlu pengerahan massa yang banyak. Massa dikerahkan dikecamatan ini, kabupaten ini, semua biaya ditanggung calon,"kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dikantornya, Jumat (14/1).

Menurut Gamawan, solusinya adalah dengan merancang bagaimana pilkada yang murah. Para calon kepala daerah itu bisa memanfaatkan media untukmenyampaikan visinya melalui media yang salah satu caranya dengan beriklan atau membuat semacam pariwara.

Bahkan, kata Gamawan, ada pakar yang menyatakan bisa saja hal tersebut dimasukkan kedalam undang-undang, supaya televisi lokal ada kewajiban memuat secara gratis karena telah menggunakan frekuensi. "Ini kan punya masyarakat, ada pulalah partisipasi media, atau hanya bayar yang murah. Begitu juga radio. Ini yang diperbanyak kedepan, supaya biaya lebih murah,"ujarnya.

Dengan cara ini, lanjut dia, bisa membuka peluang bagi orang-orang yang memiliki kualitas baik tapi tak memiliki cukup uang untuk mencalonkan diri seperti yang terjadi selama ini. "Kita tidak mengatakan yang jadi sekarang ini tidak qualified, tapi akan lebih banyak yang qualified lagi yang ikut sehingga terpilihlah kepala daerah yang semakin baik,"kata dia.

Ia menambahkan, sebelumnya presiden juga telah melempar wacana pemilihan kepala daerah ini khususnya untuk gubernur. Ada opsi yang berkembang sebaiknya gubernur dipilih DPRD sehingga biayanya lebih murah. "Atau dipilih langsung dengan menyederhanakan kampanye dan pembiayaan,"kata mantan Gubernur Sumatera Barat ini.

MUNAWWAROH