Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. TEMPO/Andika Pradipta
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menegaskan, apapun putusan pengadilan tidak bisa digugat ke pengadilan yang lain. Sebab, berdasarkan asas umum peradilan di dunia, konstitusi Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pokok Kebebasan Kehakiman, putusan pengadilan memang tidak bisa diadili.
Sikap ini diambil Mahkamah Konstitusi bersama Mahkamah Agung dan Kepolisian RI, menanggapi maraknya gugatan yang dilayangkan sebagian masyarakat atas putusan pengadilan, baik itu yang dikeluarkan MK maupun pengadilan umum.
“Selama ini kita punya pengalaman ada putusan MK yang diajukan ke pengadilan. Mereka hanya membuang-buang waktu, toh pada akhirnya ditolak juga sama pengadilan,” kata Mahfud usai rapat koordinasi antara MK-MA-Polri di Ruang Pimpinan MK, Senin 10 Januari 2011.
Dalam rapat itu, MK diwakili sejumlah hakim mahkamah, MA diwakili oleh Ketua MA Harifin Tumpa, sedangkan kepolisian diwakili Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi.
Mahfud mengatakan, penegasan tentang hal ini dirasa perlu diketahui masyarakat lantaran ia merasa kasihan terhadap sebagian masyarakat yang memperkarakan putusan pengadilan ke pengadilan lainnya. “Saya kasihan dengan masyarakat yang dibodoh-bodohi oleh pengacaranya,” ujarnya.
Karenanya, kata Mahfud, Mahkamah Konstitusi meminta kepada Mahkamah Agung untuk segera mengeluarkan semacam surat edaran penegasan terhadap surat edaran yang sudah ada, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1976. “Itu akan ditegaskan pernyataan itu masih berlaku, sebagai asas peradilan yang bersifat universal,” kata Mahfud.
Mahfud Md Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama, tapi Negara Beragama
20 jam lalu
Mahfud Md Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama, tapi Negara Beragama
Mahfud Md, mengatakan relasi agama dan negara bagi Indonesia sebenarnya sudah selesai secara tuntas. Dia menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi negara beragama.
