TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia Corruption Watch meminta pertanggungjawaban Kementerian Hukum dan HAM dalam fenomena kasus joki tahanan seperti yang terakhir terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur. "Salah satu penyumbang kesalahan juga ada di Lembaga Pemasyarakatan," ujar Wakil Kordinator Badan ICW Emerson Yuntho saat dihubungi Tempo di Jakarta, Selasa (4/1).
Emerson mengatakan, yang paling berpotensi melakukan kesalahan dalam kasus joki tahanan memang jaksa eksekutor. Namun, Lembaga Pemasyarakatan pun mempunyai andil kesalahan dalam kasus ini. "Seharusnya verifikasi soal penyerahan terpidana dari jaksa itu dilakukan lebih ketat," ujarnya.
Berdasarkan penelusuran ICW, kata Emerson, Lembaga Pemasyarakatan hanya berperan sebagai penerima limpahan terpidana dari eksekutor. Hanya sedikit upaya cross check yang dilakukan. "Ini bukan barang baru," ujarnya.
Setelah terungkapnya kasus joki tahanan di Bojonegoro, kata Emerson, ICW melakukan riset dan menemukan dua kasus yang sama. Satu kasus di 2001, satunya di 2002. "Antara yang seharusnya dihukum dan menjalani hukuman berbeda orang," ujarnya. Ini mengindikasikan tingkat pencegahan terhadap modus serupa tidak berjalan.
Pekan lalu, terpidana bernama Kasiem, 50 tahun yang seharusnya ditahan selama tujuh bulan di LP Bojonegoro meminta tetangganya yang bernama Karni untuk menggantikan dirinya di penjara. Kasiem menjanjikan uang sebesar Rp 10 Juta jika mau menuruti keinginannya bertukar tempat. Karni kemudian menyanggupi dan akhirnya menjalani hukuman untuk menggantikan sang pengusaha palawija itu.
SANDY INDRA PRATAMA
