Komisi Yudisial Janji Rampungkan Tunggakan Pengaduan
Jumat, 31 Desember 2010 06:16 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman mengatakan penuntasan tunggakan pengaduan kasus pada periode sebelumnya akan menjadi prioritas di masa kepemimpinannya. "Tunggakan akan kami periksa, petakan untuk dikerjakan. Itu yang paling utama," kata Eman seusai acara pengukuhan dia sebagai Ketua Komisi Yudisial di Jakarta kemarin.
Eman terpilih sebagai Ketua Komisi Yudisial bersama Imam Anshori Saleh sebagai wakil ketua. Dalam pemilihan ketua oleh sesama komisioner, Eman meraih 4 suara, menyisihkan mantan Hakim Agung Abbas Said, yang memperoleh 3 suara. Adapun dalam pemilihan wakil ketua, Imam meraih 4 suara, mengungguli Abbas (2 suara) dan Jaja Ahmad Jayus (1 suara). Eman dan Imam selanjutnya akan memimpin Komisi Yudisial selama 2,5 tahun, sampai ada pemilihan ulang Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial.
Mantan Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas berharap kinerja lembaga pengawas para hakim itu akan lebih baik. Komisi Yudisial merupakan komisi yang dibentuk presiden yang salah satu tugasnya adalah menghukum hakim-hakim nakal. Komisi Yudisial memiliki anggota tujuh komisioner. Mereka dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Desember 2010 setelah lolos seleksi di Dewan Perwakilan Rakyat.
Busyro mengaku tidak mengenal dekat sosok Eman, yang berlatar belakang guru besar hukum di Universitas Padjadjaran, Bandung. Namun dia, yang kini menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, optimistis bahwa Eman mampu memimpin Komisi Yudisial.
Beberapa hari menjelang pemilihan Ketua Komisi Yudisial, belasan organisasi pegiat antikorupsi dan hak asasi manusia bersuara lantang menolak pencalonan Abbas Said. Menurut Koalisi Pemantau Peradilan, Abbas terlibat dalam konflik kepentingan dengan Komisi Yudisial. Soalnya, Abbas termasuk daftar 31 hakim agung yang mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Gara-gara judicial review yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2006 itu, fungsi pengawasan Komisi Yudisial kini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mereka tak bisa menjatuhkan sanksi keras terhadap hakim bandel.
Hari ini Eman akan memimpin rapat pleno untuk membahas pembagian kerja dan penunjukan koordinator sesama anggota komisioner.
Koalisi Pemantau Peradilan kembali mewanti-wanti agar Komisi Yudisial tidak menunjuk Abbas Said sebagai koordinator pengawasan hakim. "Bagaimana mau mengawasi kalau dia pernah berada di posisi yang sama," kata Donal Fariz, peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Menurut Donal, posisi koordinator pengawasan hakim seharusnya diisi orang yang lebih independen.
Namun Busyro Muqoddas punya pendapat lain. Dia malah mendukung Abbas menjadi koordinator pengawas. Menurut dia, pengalaman Abbas sebagai mantan hakim agung justru akan melengkapi peran enam komisioner lainnya. "Ketika bedah kasus atau laporan, peran Pak Abbas sangat signifikan," kata Busyro.
DIANING SARI
