TEMPO Interaktif, Jakarta - Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai, sebenarnya tidak ada yang perlu dipidana dalam kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Kasus itu menyeret eks Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dan tiga eks Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Hikmahanto beralasan, Sisminbakum adalah kebijakan pemerintah. Dan pada prinsipnya, kebijakan tidak bisa dipidana. "Kalau saya lihat dari keputusan Mahkamah Agung untuk Pak Romli (Atmasasmita, eks Dirjen AHU), kebijakan Sisminbakum tidak ada masalah," kata dia dalam seminar "Jangan Politisasi Hukum", di Jakarta, Rabu (29/12).
Penegak hukum, kata Hikmahanto, harus cermat melihat, apakah Yusril dkk. sengaja memperkaya diri sendiri dan orang lain atau tidak. "Di perkara korupsi itu tidak diatur. Harusnya ada proses pembuktian, apakah dia ada kesengajaan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Karena bisa saja tidak berniat memperkaya diri sendiri, tapi oleh aparat disebut memperkaya orang lain. Tapi saya paham, UU Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur itu untuk pencegahan," ujarnya.
Khusus untuk perkara Sisminbakum sendiri, Hikmahanto melihat memang tidak ada yang salah dalam pembentukannya. "Dalam kasus Sisminbakum, yang dipermasalahkan kan kenapa porsi yang didapat swasta 90 persen. Kalau kita lihat, itu karena dulu pemerintah nggak punya dana membuat itu. Jadi kerjasama dengan swasta. Ini mirip orang terlibat Built Operate Transfer."
Adapun pengacara Yusril, Maqdir Ismail, menilai kliennya terseret Sisminbakum karena latar belakang politis, yakni adanya perseteruan antara Romli dengan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus saat itu, Marwan Effendy. "Itu bisik-bisik dari beberapa teman. Timbulnya kasus ini karena ada perselisihan antara Marwan dengan Romli. Namun kemudian kasus ini menggelinding dan berjalan," kata Maqdir dalam acara yang sama.
Isma Savitri
