TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua MPR Taufik Kiemas menegaskan bentukan Sekretariat Gabungan itu tidak diperlukan dalam alam demokrasi Pancasila. "Setgab itu salahi Demokrasi Pancasila," katanya dalam acara refleksi akhir tahun MPR RI di Gedung DPR, Selasa (28/12).

Taufik juga tidak mau sekretariat gabungan ini menjelma menjadi sebuah kelompok penekan. Sebab, lanjut dia, "Bagaimana pihak diluar koalisi dan partai lain yang jelas minoritas," ujarnya.

Ketua MPR menilai adanya sekretariat gabungan terkesan membelah Indonesia. "Seolah ada lawan dan teman," katanya.

Taufik Kiemas akhirnya menegaskan juga bahwa negara tidak membutuhkan setgab. Sebab, lanjut dia, "Kalau mengerti demokrasi Pancasila tidak perlu ada setgab," katanya.

Padahal dalam mengurus negara, kata pucuk pimpinan MPR ini, dalam membangun negara ini perlu kebersamaan. "Jika mau mau maju harus bersama," ujarnya.

Pengamat politik Yudi Latief mengatakan benar adanya keberadaan setgab kemudian mengucilkan keberadaan partai lain atau entitas politik lain. Setgab kontraproduktif terhadap penyehatan demokrasi. "Bentuknya hanya kapling kekuasaan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari partai PPP yang merupakan anggota setgab, Lukman Hakim Saefudin mengatakan jika setgab adalah lembaga informal yang seharusnya pembicaraannya tidak di ekspos. Sehingga terkesan ada sebuah dominasi dari kekuatan tertentu. "Padahal di dalam setgab tidak ada penyeragaman," ujarnya.

Lukman mengatakan untuk tidak terlalu khawatir dengan setgab. "Sebab semua yang terlibat didalamnyberbeda kepentingan, sehingga tidak akan ada pemaksaan," ujarnya.

Sandy Indra Pratama