TEMPO Interaktif, Jakarta:Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menilai, kejadian teror seperti kasus ledakan di Bali terjadi karena kurang optimalnya langkah intelijen dalam melakukan antisipasi. Untuk itu, dalam sidang kabinet hari ini, TNI akan mengusulkan agar dibentuk sebuah badan yang menyatukan aparat intelijen yang ada, termasuk unit anti teror TNI, agar dapat bekerja dalam satu tim sehingga lebih efektif dan optimal. “Saya tidak melihat ini kelemahan intel semata, tetapi kita harus melihat realita, masalah bom seringkali tidak bisa ditanggulangi secara tuntas,” kata dia, sebelum menghadiri sidang kabinet, di Gedung Utama Sekretariat Negara, Senin (14/10). Sutarto menjelaskan, sejauh ini, intelijen yang ada tidak berada dalam satu sinkronisasi yang jelas. Walau saat ini ada badan intelijen nasional, namun --karena baru dibentuk-- langkahnya terlihat sendiri. Biasanya, koordinasi intelijen baru dilakukan jika menangani suatu kasus. “Dalam intel kan tidak bisa begitu. Dia harus bekerja terus-menerus selama 24 jam sehingga harus terpadu dengan semua intel yang ada, tidak bisa parsial,” katanya. Sutarto juga mengaku, usulan yang disampaikan hari ini sebagai respons terhadap kejadian bom, akhir pekan lalu. Namun, badan yang dia usulkan itu berbeda konteksnya dengan Dewan Keamanan Nasional yang akan dibentuk pemerintah. Sedangkan mengenai strukturnya, dia menyerahkan kepada pembahasan di sidang kabinet. “Terserah mau di bawah BIN atau di bawah polisi,” kata dia. Mengenai tawaran bantuan asing, termasuk bantuan penyidikan, Sutarto menyatakan pihaknya tidak ikut campur terhadap masalah itu. Sebab, hal itu sepenuhnya wewenang kepolisian atau BIN. Dalam kasus ini, TNI pada posisi memberikan bantuan kepada kedua instansi tersebut. Ditanya tentang dugaan adanya pihak internasional di balik ledakan bom, ia tidak mau berspekulasi. Kalaupun ia mempunyai data dan fakta lapangan yang didapat aparatnya, pihaknya akan menyerahkan lebih dulu ke kepolisian. Secara terpisah, Kapolri Jenderal Pol. Da’i Bachtiar, menyatakan pihaknya sudah menerima bantuan dari negara asing. Namun, ia menegaskan, semua koordinasi masih tetap di bawah Mabes Polri. Sebab, bantuan yang diterima saat ini berupa bantuan teknis, seperti pengolahan TKP dengan peralatan yang canggih, evakuasi korban, identifikasi forensik, dan pertukaran informasi. Disebutkan, pihak kepolisian Australia sudah ikut membantu, begitu pula dari FBI khusus untuk pertukaran informasi. “Dari pihak Inggris kabarnya juga menawarkan bantuan,” kata dia, yang mengaku optimis kasus ini bisa terungkap. (Dede Ariwibowo—Tempo News Room)