TEMPO Interaktif, Jakarta:Meski telah mengetahui bakal terjadi kerusuhan pasca penyampaian opsi otonomi khusus dan memisahkan diri, pasukan TNI tidak bisa menghentikannya. Sebab konflik sudah merata, di Timor Timur yang rawan konflik. Kita sudah mencegah, kalau tidak pasti sudah terjadi perang saudara, kata mantan Menhankam dan Panglima ABRI Wiranto, Kamis (13/2). Siang tadi, Wiranto hadir menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara pelanggaran pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Dalam sidang pengadilan ad hoc HAM di Jakarta Pusat itu, menghadirkan mantan Komandan Resort Militer 164 Wiradharma Timor Brigadir Jenderal Tono Suratman sebagai terdakwa. Wiranto mengungkapkan bahwa presiden sebelumnya memberikan disposisi kepada semua menteri mengenai opsi tersebut. Setelah dibahas dalam rakor polkam akhirnya masalah tersebut dibawa ke sidang kabinet. Hampir seluruh menteri menyetujui apa yang disampaikan presiden dalam disposisi, katanya. Tapi, lanjut Wiranto, saat itu belum dibahas pengamanan terhadap dampak dari opsi pemisahan diri dengan RI tersebut. Meskipun begitu, Wiranto mengatakan TNI sudah membuat kontigensi plan untuk menekan kemungkinan jatuh korban. Namun yang diramalkan akhirnya terjadi. Karena kita siap dengan kontigensi plan, kita bisa mencegah perang saudara, katanya. Bentrokan dan kerusuhan pertama kali menurut Wiranto adalah penyerangan kompleks gereja Liquisa dan rumah Pastur Rafael Dos Santos sekitar tanggal 4, 5 dan 6 April 1999. Kemudian penyerbuan rumah Manuel Carrascalao tanggal 17 April 1999. Saya menerima laporan itu dari posko siaga di Mabes TNI yang menerima laporan dari seluruh Indonesia, katanya. Tapi saat ditanya jaksa, apakah pernah menerima laporan langsung soal penyerangan Gereja Liquisa seperti dikatakan mantan Pangdam Udayana Mayjen TNI Adam Damiri dalam berkas acara pemeriksaan, Wiranto membantah. Setelah menerima laporan tersebut, lanjut orang kepercayaan mantan Presiden Soeharto itu, dirinya langsung mengirim tim investigasi yang dipimpin Irjen TNI saat itu Laksamana Tamtomo Adi. Dan berdasarkan laporan tim investigasi itu juga dilaporkan bahwa personil TNI yang mencapai 7.000 orang itu sebenarnya sudah cukup memadai untuk menetralisir berbagai eskalasi kerusuhan. Dia menambahkan bahwa pihaknya juga melakukan operasi teritorial untuk menghadapi keadaan saat itu. Masalahnya, daerah itu dalam keadaan rawan konflik. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kondisinya menyebabkan hal itu tak terelakkan, katanya. Ketika didesak Jaksa Penuntut Umum Gabriel Simangunsong kenapa setelah kejadian di Gereja Liquisa masih bisa terjadi lagi penyerbuan di rumah Manuel Carrascalao tanggal 17 April? Wiranto membantah TNI tidak serius mengatasi keadaan. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Andi Samson Nganro tersebut, Wiranto mengakui bahwa anggotanya memang terlibat dalam kerusuhan di akibat penyerangan rumah Rafael Dos Santos. Tapi saat itu anggota kita bermaksud melerai, memisahkan dan mengevakuasi korban, katanya. Selain itu, lanjut Wiranto, Wadanrem yang saat itu berada di lokasi langsung ikut dalam proses netralitas untuk mengurangi korban. Dia juga mengatakan tidak pernah mendengar ada anggota TNI yang putra daerah yang masuk ke dalam kelompok pro integrasi atau pro kemerdekaan. Di bagian lain kesaksiannya, Wiranto membantah keras pertanyaan jaksa apakah di dalam kebijakan opsi tersurat kebijakan untuk melakukan penyerangan terhadap rakyat sipil. Tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan atau usaha untuk menyengsarakan rakyat Tim-tim, ujarnya. (sam cahyadi)