Politisi PPP Dukung Interpelasi soal Satgas Mafia Hukum  

Reporter

Editor

Rabu, 8 Desember 2010 10:56 WIB

Kapolri Jend Pol Timur Pradopo, Plt Jaksa Agung Darmono, Ketua Satgas Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto, dan Menteri Hukum & HAM Patrialis Akbar usai pertemuan tertutup di Mabes Polri. TEMPO/Subekti
TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR Ahmad Yani, akan mendukung rencana interpelasi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Bukan untuk pembubaran Satgas, namun untuk mengkaji ulang dan mengevaluasi kinerjanya.

"Satgas perlu dikaji ulang, dievaluasi, nggak bisa seenaknya datang ke sini, ke situ, melakukan investigasi. Itu wilayah proyustisia," kata Yani, Rabu (8/12), di gedung DPR, Jakarta.

Menurut Yani, kaji ulang Satgas perlu dilakukan untuk menempatkan posisi Satgas secara tepat. Bagi Yani, sebenarnya sah-sah saja Presiden membentuk Satgas untuk mendapatkan second opinion terhadap masalah hukum. Namun jika telah memasuki wilayah proyustisia, hal tersebut dianggap telah melenceng dari tujuannya. "Satgas itu alat bantu Presiden, bukan LSM," kata dia.

Yani mengaku tidak setuju jika Satgas langsung dibubarkan. "Jangan dong, harus dievaluasi dulu, audit kinerja dan perilaku. Kalau langsung dibubarin, jangan-jangan Satgas sudah dapat duit pajak," ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Sebelumnya, politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya akan menggalang hak interpelasi pembubaran Satgas. Pembubaran Satgas, kata Bambang, harus dilakukan karena Satgas bersifat sangat politis dalam kerjanya.

Amirullah

Berita terkait

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

38 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

41 hari lalu

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

41 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

41 hari lalu

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

30 Desember 2023

Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan bahwa partainya solid.

Baca Selengkapnya

Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

23 Juli 2023

Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

Sandiaga Uno mengatakan memiliki visi yang sama dengan Ganjar Pranowo yaitu menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.

Baca Selengkapnya

Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

6 Juni 2023

Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024: Inilah Profil Partai Persatuan Pembangunan

4 Juni 2023

Pemilu 2024: Inilah Profil Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menjadi salah satu peserta pemilu 2024 dengan Nomor Urut 17. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Bacaleg PPP Depok Teken Pakta Integritas, Beri Kompensasi ke Caleg Gagal Rp 20 Ribu Per Suara

7 Mei 2023

Bacaleg PPP Depok Teken Pakta Integritas, Beri Kompensasi ke Caleg Gagal Rp 20 Ribu Per Suara

Jelang mendaftarkan Bacaleg ke KPU Kota Depok, DPC PPP Kota Depok meminta bacaleg untuk menandatangani pakta integritas.

Baca Selengkapnya