ICW Serahkan Hasil Audit BPK ke Kementerian Pendidikan
Senin, 6 Desember 2010 18:45 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) Senin (6/12/2010) siang menyerahkan dokumen hasil audit BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang menyebutkan adanya indikasi dan potensi kerugian negara sebesar Rp 5,7 miliar dalam penggunaan dana BOS di tujuh sekolah di Jakarta.
Dalam laporan yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut juga disertakan salinan putusan Komisi Informasi Pusat yang menyebutkan bahwa laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) adalah dokumen terbuka yang bisa diakses publik.
Febri Hendri, peneliti senior ICW menjelaskan bahwa tujuan penyerahan dokumen tersebut adalah untuk mengubah kebijakan pengelolaan dana BOS yang dianggap tidak transparan. Misalnya saja, banyak sekolah yang tidak melaksanakan kewajiban mengumumkan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) di papan pengumuman. Hal ini berpotensi membuat kebocoran dana BOS.
Karena itu ICW meminta Kementerian mengubah Bab VIII Bagian A poin 5 dalam Panduan Bantuan Operasional Sekolah tentang Pengawasan, Pemeriksaan dan Sanksi, dan memasukkan putusan KIP. "Yaitu dengan memasukkan bahwa publik dan orang tua murid dapat mengakses seluruh dokumen sekolah terutama terkait pengelolaan dana BOS," ujar Febri Hendri saat dihubungi via telepon, Senin (6/12) sore.
Selain itu, ICW juga mendesak agar kewenangan Komite Sekolah juga diperluas dari sekadar penyedia tanda tangan sebagai syarat cairnya dana BOS. "Komite sekolah harus diberi kewenangan dan pengaruh dalam penetapan kebijakan strategis sekolah terutama perencanaan, penganggaran dan pengelolaan dana sekolah," ujar Febri menjelaskan.
Febri mengatakan pihak kementerian akan mengkaji usulan ini dan meneruskannya ke Menteri Pendidikan Nasional.
RATNANING ASIH
