TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden Boediono menyatakan investasi dan infrastruktur semata tak bisa memecahkan masalah kemiskinan di Indonesia. Menurut dia, keduanya bisa menjadi dasar untuk menurunkan angka kemiskinan, namun tak bisa menjamin kemiskinan terpecahkan.

"Sering kita pikir satu daerah asal bisa menarik investasi dan membangun infrastruktur, otomatis kemiskinan berkurang. Penelitian di berbagai negara menunjukkan ini tidak benar," ucapnya saat membuka Rapat Koordinasi Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan di Istana wakil Presiden, Senin (29/11).

Ia berpendapat perlu ada program-program eksplisit yang direncanakan dengan baik untuk mengentaskan kemiskinan.

Tahun lalu, 14,15 persen populasi Indonesia tergolong sebagai orang miskin. Angka ini turun menjadi 13,33 persen tahun ini. Angka dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 31 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, atau berpenghasilan kurang dari US$ 2 per hari.

Boediono mengatakan bahwa meskipun pemerintah pusat memiliki program nasional untuk pengentasan kemiskinan melalui Tim Nasional untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah daerah tetap menjadi penggerak utama untuk mempromosikan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

"Masing-masing daerah punya ruang berinisiatif program apa yang mau diandalkan dengan program-program nasional, tapi dua-duanya harus sinkron nantinya, jangan tabrakan," tuturnya.

Boediono menambahkan, pemerintah kini sedang menyiapkan sistem yang bisa memonitor kinerja penanggulangan kemiskinan di daerah dengan obyektif.

BUNGA MANGGIASIH