TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebagian besar dari 24 calon kabupaten baru yang akan dibentuk ternyata belum siap sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya. Hal ini diungkap Mendagri Hari Sabarno dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR untuk membahas jadwal kegiatan pembahasan 13 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan 24 Daerah Otonom di gedung DPR, Selasa (11/11).Gambaran tersebut, menurut Mendagri, berdasarkan observasi lapangan ke masing-masing calon kabupaten serta berdasarkan kajian tim ahli. Menurut Mendagri, hal ini telah dibahas oleh sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Ia menambahkan, sebenarnya hanya ada tiga calon kabupaten yang betul-betul memenuhi kriteria kelulusan, yaitu calon kabupaten Pasaman Barat, Minahasa Utara, dan Serdang Berdagai.Sedangkan calon-calon kabupaten selebihnya, kata Hari, masih ditemukan kekurangan dalam kemampuan ekonominya, potensi daerah, sosial budayanya, sosial politiknya, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya. Itu akan mengurangi kemampuan daerah otonom, ujar Hari yang meminta DPR memperhatikan hal tersebut. Dalam sidang DPOD 10 September lalu juga telah direkomendasikan dua hal, yaitu kabupaten induk dan provinsi induk dalam UU-nya perlu diwajibkan untuk tetap bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana yang memadai sehingga memungkinkan daerah baru dapat berfungsi. Undang-Undang pembentukannya juga harus memuat ketentuan yang memberlakukan UU secara penuh, secepat-cepatnya tiga tahun sejak ditetapkan, dengan tujuan memberi waktu yang cukup bagi provinsi dan kabupaten induk untuk memberi bantuan berupa pembangunan sarana dasar pemerintahan, SDM, bimbingan pelatihan, dan supervisi, papar Hari.Pemerintah dan DPR saat ini sedang membahas 13 RUU pembentukan 24 calon kabupaten tersebut. Masing-masing adalah RUU Pembentukan Calon Kabupaten Kolaka Utara, Bombana, dan Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lingga di Provinsi Riau, Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah, Minahasa Utara di Sulawesi Utara, Melawi dan Sekadau di Kalimantan Barat.Selain itu, Supiori di Papua, Samosir dan Serdang Bedagai di Sumatra Utara, OKU Timur, OKU Selatan dan Ogan Ilir di Sumatra Selatan, Darmas Raya, Pasaman Barat, dan Solok Selatan di Sumatra Barat, Lebong, Kepahiang di Bengkulu, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur di Maluku, serta Bener Meriah di Provinsi NAD.Menurut Mendagri, setelah diberlakukannya UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, pemekaran-pemekaran yang dilakukan di beberapa daerah, ada yang betul-betul berdasarkan analisa terhadap potensi yang dimiliki. Tapi tidak sedikit yang lebih mengedepankan aspek sosial politik semata. Hal ini semakin jelas terungkap bahwa pemekaran daerah telah memperlemah keuangan daerah, sehingga dana bagi pelayanan menurun, infrastruktur menurun, investasi publik berkurang, dan kemampuan daerah otonom menurun, katanya. Oleh karena itu, kata Hari, pemerintah akan mengevaluasi kemampuan daerah otonom secara komprehensif sesuai amanat pasal 6 UU 22/1999. Bahwa, daerah-daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonominya dapat dihapuskan dan digabungkan dengan wilayah lain. Karena pembentukan daerah untuk lebih mempercepat kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya, yaitu untuk menghambatnya, kata Hari.Dalam raker itu juga dibahas jadwal pembahasan 13 RUU tersebut, yakni Jumat (14/11) sampai Minggu (16/11) rapat Panitia Kerja (Panja) dan Kamis (20/11) pengambilan keputusan untuk mengesahkan RUU menjadi UU. Komisi II juga telah membentuk Panja yang berjumlah 35 orang dari seluruh fraksi. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi II Teras Narang (F-PDIP), yang didampingi Wakil Ketua Ferry Mursyidan Baldan (Golkar), dan Zoelvan Lindan (PBB).Sementara itu Mendagri didampingi antara lain oleh Dirjen Otda Oentarto Sindung Mawardi, Dirjen Kesbang Muhanto, dan Dirjen PMD Ardi Partadinata. Dimas - Tempo News Room