TEMPO Interaktif, Jakarta:Hasil rapat pimpinan Partai Golkar, yang memastikan Akbar Tandjung tetap memimpin hingga 2004, tidak akan berpengaruh banyak pada perolehan suara pemilu tersebut. Alasannya, menurut pengamat politik Center for Strategy and International Studies, J Kristiadi, Minggu (10/2), karena masih ada kultur birokrat seakan harus mendukung Golkar. Sejumlah tokoh Golkar sempat mengusulkan ada munas luar biasa, yang bisa mengganti Akbar, setelah ia menjadi tersangka kasus dana nonbujeter Bulog. Tapi Kristiadi mengatakan bahwa kekuatan Golkar tidak semata-mata tergantung pada citra Akbar. Ia mengatakan Golkar masih mewariskan suatu kultur terhadap para birokrasi bahwa seakan-akan mereka mempunyai kewajiban untuk mendukung Golkar. “Kalau ada perintah-perintah secara tertulis bahwa birokrasi harus melakukan suatu take and give dengan Golkar, itu masih belum dipercaya, karena sudah sekian lama yang namanya birokrasi itu harus mendukung Golkar,” yakin dia yang dihubungi di rumahnya. Disamping itu, kata Kristiadi, kepentingan-kepentingan dari para birokrat pun juga akan masih banyak bermain, seperti halnya pada Pemilu 1999 lalu. Waktu itu para birokrasi masih menghitung-hitung nasib mereka jika Golkar kalah. “Bayangkan kalau Golkar menjadi 10 persen, habis semua birokrasi yang dahulu pendukung Golkar,” kata Kristiadi berapi-api. Jadi, kata dia menyimpulkan, perolehan suara terbesar kedua dalam pemilu 1999 lalu adalah tidak murni karena kehebatan Golkar, demikian pula dengan nasib perolehan suara di pemilu 2004 nanti. (Wuragil-Tempo News Room)