TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia meminta masyarakat pro aktif jika menemukan adanya pungutan liar dalam pelayanan di Sentra Pelayanan Kepolisian. "Kalau ada yang melakukan pungli sebutkan namanya yang jelas," ujar Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Marwoto Soeto, Senin (1/11).
Pernyataan Marwoto merupakan tanggapan atas survei integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah instansi pelayanan masyarakat. Dalam survei tersebut, Polri dan Kementrian Hukum dan HAM mendapatkan nilai rendah.
Polri disoroti lantaran pelayanan di bidang pembuatan dokumen dinilai masih terdapat pungutan liar. Diantaranya adalah layanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
Menurut Marwoto, kepolisian sudah berupaya untuk melakukan perbaikan dalam hal ini. "Khusus SIM dan STNK, sudah ada konter-konter mobil yang di dekatkan dengan mereka," ujarnya.
Soal biaya pun, menurut Marwoto, kepolisian telah memberikan rincian biaya yang harus dibayar dengan jelas. "Kalau ada yang melebihi dari itu harus dilaporkan," tuturnya.
Febriyan
