Dana hibah Rp 2,01 milyar di antaranya diberikan kepada Persatuan Wartawan Indonesia sebesar Rp 400 juta, Masyarakat dan Wartawan Pemantau Pemilu (lembaga di bawah PWI) sebesar Rp 261,4 juta, Kelompok Diskusi Wartawan Rp 350 juta, Jurnalis Televisi Rp 50 juta dan lain-lain.
Sisanya dikucurkan untuk berbagai organisasi wartawan yang ada di Provinsi Jawa Tengah maupun DPRD Jawa Tengah. "Saya gak hafal. Pokoknya banyak ada berbagai macam, seperti forum wartawan, wartawan diskusi dan lain-lain," kata Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Abdul Aziz kepada Tempo, Kamis (21/10).
Pemberian dana hibah ke organisasi wartawan tersebut dikecam Pengajar Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang, Yulianto. "Ini bagian dari penjinakan pemerintah terhadap fungsi-fungsi kritis wartawan," kata Yulianto, Kamis (21/10).
Jika pemerintah memberikan dana, kata Yulianto, maka akan ada semacam utang budi. Menurutnya, sungguh tak pantas organisasi wartawan mendapatkan kucuran dana sebesar itu di tengah kondisi banyaknya rakyat miskin kesulitan memenuhi kebutuhannya.
Aziz menyatakan, hibah untuk organisasi wartawan tersebut bagian dari pos hibah yang dikucurkan Provinsi Jawa Tengah. Nilai seluruh dana hibah dalam APBD 2011 adalah Rp 10, 3 milyar. Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia mendapatkan bagian masing-masing Rp 400 juta dan Rp 200. Sedangkan Kodim IV Diponegoro dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah masing-masing mendapatkan dana hibah Rp 1,5 milyar.
Aziz menyatakan DPRD menyetujui anggaran untuk organisasi wartawan karena profesi tersebutlah yang membantu pemerintah dalam menyiarkan program pembangunan. "Meski kinerja eksekutif dan legislatif baik tapi jika tanpa pers maka tanpa ada makna," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.
Karena hanya bersifat hibah maka Aziz berharap agar ke depan organisasi wartawan tidak usah menerima dana hibah lagi. "Ke depan harus mandiri dan lepas dari ketergantungan. Tidak nggandul terus," ujar Aziz.
ROFIUDDIN
