Gayus: Kunjungan BK DPR ke Yunani Tak Bermanfaat

Reporter

Editor

Selasa, 19 Oktober 2010 11:40 WIB

Gayus Lumbuun. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Jakarta - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat ke Yunani selama enam hari yang direncanakan pada tanggal 23 Oktober mendatang dinilai Ketua BK tidak bermanfaat.

"Itu tidak salah, tapi faktor manfaatnya tidak ada. Saya tidak ikut karena melihat ini tidak cocok dengan nurani saya. Apalagi dengan biaya yang begitu besarnya," kata Ketua Badan Kehormatan, Gayus Lumbuun kepada wartawan di Gedung DPR, hari ini (19/10).

Saat ditanya berapa biaya yang dikeluarkan untuk kunjungan tersebut, Gayus tidak tahu pasti. Tapi dia memperkirakan biayanya mencapai miliaran rupiah.

Sebelumnya, Wakil Ketua BK, Nudirman Munir mengatakan BK berencana melakukan kunjungan kerja ke Yunani untuk mempelajari etika-etika serta tata tertib yang berlaku di negara yang memiliki sistem demokrasi tertua di dunia. Sehingga kemudian hasil kunjungan itu dapat menjadi masukan untuk revisi peraturan BK di DPR.

Namun Gayus, selaku Ketua BK, berpendapat bahwa itu merupakan suatu hal yang tidak bermanfaat. Pasalnya menurut dia, saat ini BK merupakan lembaga yang belum legitimate karena dari sembilan fraksi yang terdapat di DPR baru tujuh yang masuk ke dalam anggota BK.

"BK belum legitimate karena dua fraksi belum masuk. Seluruh produk kegiatan termasuk revisi tatib juga jadi tidak legitimate. Kalau cuma tujuh yang masuk mana hak yang dua ini. Oleh karena itu saya mengatakan tidak bermanfaat," katanya.

MUTIA RESTY

Berita terkait

Menangkan Pemilihan Ketua MPR, Bamsoet ke Muzani: I Love You Full

3 Oktober 2019

Menangkan Pemilihan Ketua MPR, Bamsoet ke Muzani: I Love You Full

Dalam pidatonya, Bamsoet menyampaikan kelakar untuk bekas rivalnya, Ahmad Muzani, dari Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Di Sela Pemilihan Ketua MPR, Muzani Sowan ke Said Aqil dan Prabowo

3 Oktober 2019

Di Sela Pemilihan Ketua MPR, Muzani Sowan ke Said Aqil dan Prabowo

Dalam foto-foto yang dikirimkan timnya kepada wartawan, Muzani tampak didampingi Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono.

Baca Selengkapnya

Gerindra Galang Dukungan untuk Ahmad Muzani Sebagai Ketua MPR

3 Oktober 2019

Gerindra Galang Dukungan untuk Ahmad Muzani Sebagai Ketua MPR

Ahmad Riza Patria mengatakan Partai Gerindra membangun komunikasi yang baik kepada seluruh partai.

Baca Selengkapnya

Ini Tiga Calon Kuat Ketua MPR RI 2019-2024

3 Oktober 2019

Ini Tiga Calon Kuat Ketua MPR RI 2019-2024

"Kita lagi melakukan lobi-lobi tapi kecenderungan kita mempercayakan ke Bamsoet (Bambang Soesatyo)"

Baca Selengkapnya

Gerindra Ingin Posisi Ketua MPR, Ini Alasan Ahmad Riza Patria

2 Oktober 2019

Gerindra Ingin Posisi Ketua MPR, Ini Alasan Ahmad Riza Patria

Para pimpinan partai politik bersama-sama dengan DPD RI mengusahakan kesepakatan musyawarah mufakat dan bermufakat.

Baca Selengkapnya

Agenda Paripurna MPR Bahas Fraksi dan Kelompok Hingga Pimpinan

2 Oktober 2019

Agenda Paripurna MPR Bahas Fraksi dan Kelompok Hingga Pimpinan

Fraksi-fraksi MPR juga akan diminta mengajukan nama-nama sebagai pimpinan fraksi.

Baca Selengkapnya

Soal Cak Imin Ketua MPR, PKB akan Ikut Kesepakatan Koalisi Jokowi

26 Juli 2019

Soal Cak Imin Ketua MPR, PKB akan Ikut Kesepakatan Koalisi Jokowi

PKB membuka peluang Cak Imin tak menjadi Ketua MPR asalkan ada kesepakatan di dalam partai koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Partai Koalisi Jokowi Berebut Kursi Ketua MPR

22 Mei 2019

Partai Koalisi Jokowi Berebut Kursi Ketua MPR

Partai-partai koalisi di kubu Jokowi berebut Kursi Ketua MPR.

Baca Selengkapnya

Ketua MPR: Ilmuwan Berbohong, Dwi Hartanto Ingkari Pancasila

10 Oktober 2017

Ketua MPR: Ilmuwan Berbohong, Dwi Hartanto Ingkari Pancasila

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan menilai Dwi Hartanto, 35 tahun, ilmuwan asal Indonesia telah mengingkari Pancasila.

Baca Selengkapnya

Ketua MPR dan DPR Ditantang Buktikan Integritas  

12 Oktober 2014

Ketua MPR dan DPR Ditantang Buktikan Integritas  

Zulkifli Hasan pernah dipanggil ke KPK sebagai saksi terkait dengan tukar guling lahan di Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya