TEMPO Interaktif, Jakarta - Menjelang setahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boedional, Partai Golkar akan mendukung kestabilan politik dan hukum demi lancarnya program-program pembangunan.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, pembangunan di Indonesia sebenarnya memerlukan kestabilan hukum. "Bagaimana hukum jadi panglima bukan politik sebagai panglima," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat periode 2004-2009 ini, sebelum membuka Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (16/10).

Penerapan hukum, kata Ical, sapaan akrab Aburizal, harus mempertimbangkan efek jangka panjangnya. dia mencontohkan pembebasan tanah yang sudah ada peraturan presidennya, sebagai kunci pembuatan jalan harus dijalankan.

"Hukum itu berlaku untuk orang besar dan orang kecil," ujarnya. Sehingga tidak bisa dibenarkan ada 3 atau 4 keluarga yang tidak setuju pembebasan lahan justru menghambat kepentingan jutaan orang ."Kan hukumnya ada," kata Ical.

Karena itu, setahun pemerintahan SBY, Golkar tak akan mengeluarkan evaluasinya. "Kami tidak memberikan satu penilaian, " ujarnya. Sebab, kata dia, pemerintah masih berusaha dan harus membereskan banyak hal.

Menurut Ical, pengalamannya sebagai anggota kabinet di periode sebelumnya, menunjukkan tidak mungkin hasil pemerintah dapat terlihat baik dalam setahun. "Adalah tidak wajar mengatakan setahun ini dinilai kurang baik, lalu dijatuhkan pemerintahannya," katanya. "Kapan Indonesia dewasa kalau begini."

Karena itu Golkar memutuskan memberi nilai pada paruh kedua (2,5 tahun) dan periode akhir (5 tahun) pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua.

Dianing Sari