TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan tahanan politik (tapol) Habib Husein Al Habsy mengatakan, Himpunan Mantan Tapol/Napol Indonesia akan dideklarasikan dalam temu raya eks tapol/napol, 15-17 Februari mendatang. “Kepengurusan sudah dirapatkan dan saya ditunjuk sebagai presiden,” ujar Habib Husein yang dihubungi Tempo News Room lewat telepon, Sabtu (9/2). Presiden Ikhwanul Muslimin ini memastikan, sejumlah nama penting akan hadir dalam temu raya tersebut, diantaranya Taufik Kiemas (suami Presiden Megawati) dan Hariman Siregar. “Mereka sudah menyatakan kesediaannya untuk datang,” katanya. Habib mengakui, pihaknya tidak bisa memastikan kehadiran Presiden Megawati. “Wallahualam,” tambahnya. Akan tetapi, Habib mengatakan bahwa dirinya tidak bisa hadir dalam pertemuan itu karena akan berhaji. “Meski demikian, mereka sudah menunjuk saya untuk memimpin organisasi yang nanti akan dibentuk,” katanya. Mantan tapol kasus peledakan bom di Candi Borobudur itu membantah bahwa dirinya memiliki rencana untuk membentuk partai baru. “Sama sekali tidak, impossible,” katanya. Pasalnya, himpunan ini terdiri dari penganut ideologi kanan sampai kiri. Habib menjelaskan, selain menyatukan mantan tapol/napol dalam satu wadah khusus dan persiapan kongres, sejumlah poin khusus telah dirancang untuk dibahas dalam pertemuan tersebut. Masalah yang selanjutnya akan diperjuangkan itu adalah mengakomodir kepentingan mantan tapol/napol. “Sampai saat ini, masih banyak tapol/napol yang sulit mencari pekerjaan atau keluarga mereka dibuat susah. Padahal, belum tentu mereka itu benar-benar PKI,” kata Habib menggebu-gebu. Pertemuan tersebut juga akan mengkritisi 'pelacuran' di bidang hukum yang terjadi saat ini. Habib lalu mengambil contoh masalah islah nasional dalam kasus Tanjung Priok. “Mereka tidak pernah mengakui kesalahan, tahu-tahu islah. Apanya yang diislah? Kecuali, bila sudah ada proses persidangan yang menyatakan mereka bersalah," katanya. Selain itu, tambah mantan tapol kasus peledakan bom di Candi Borobudur ini, diskriminasi hukum juga terjadi dalam kasus Akbar Tanjung. Habib memprotes mantan mensesneg yang diijinkan berangkat haji. Padahal statusnya adalah tersangka. “Pakai haji gratis lagi. Sayangnya, ada kiai kelas omprengan yang mengeluarkan fatwa bahwa tidak boleh ada orang yang melarang haji,” kata Habib kesal. Haji itu, lanjutnya, boleh dilakukan bila piutang dengan sesama manusia sudah selesai. Habib menganalogikan mantan tapol/napol ini seperti kambing yang menuntut keadilan. Sementara yang menentukan adalah macan. Meski demikian, ia optimis perjuangannya akan berhasil dengan mewadahi kepentingan mantan tapol/napol. “Kami sangat optimis,” kata menandaskan. Untuk itu, beberapa strategi telah dicanangkannya seperti lobi ke atas dan kelompok menengah, serta kunjungan ke DPR/MPR. Bahkan, bila mungkin akan mengajukan tuntutan ke pengadilan nasional maupun internasional. Sehingga, ia berharap, "Kebenaran bisa terungkap dengan cara yang tidak merugikan mantan tapol/napol." (Retno Sulistyowati)