TEMPO Interaktif, Bandung -Aliansi Kerukunan Umat Beragama (Akur) Jawa Barat menyatakan pembakaran permukiman warga Ahmadiyah di Cisalada, Desa Ciampea Udik, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terencana.
“Tanda-tanda penyerangan sudah ada sejak awal, tapi tidak diantisipasi aparat keamanan,” kata Ketua Akur Jawa Barat, Asep Hadian Permana, di Bandung kemarin.
Asep merujuk pada penelusuran lembaganya bahwa Jumat siang lalu ada pertemuan sekelompok orang di Laradon, Bogor, tak jauh dari permukiman warga Ahmadiyah di Ciampea Udik. Dalam pertemuan itu, kata dia, terpasang spanduk yang isinya menyebut Ahmadiyah sebagai penodaan agama. “Yang kami heran, kenapa tidak ada pencegahan,” ujarnya.
Berdasarkan penelusuran Akur, kata Asep, aksi pembakaran itu bukan karena penusukan warga sekitar yang diduga dilakukan oleh anggota jemaah Ahmadiyah. Menurut dia, luka yang diderita salah satu dari dua korban dari kubu penyerang itu disebabkan oleh pecahan kaca.
Asep mengatakan, dua korban luka itu justru sempat diamankan oleh warga dan diserahkan ke polisi. Lalu berkembang isu keduanya disekap warga Ahmadiyah, sehingga memicu penyerangan.
Dia keberatan dengan pernyataan yang beredar bahwa aksi itu murni kriminal. Dia menyebut penyerangan itu akumulasi dari sejumlah peristiwa yang disebabkan oleh sentimen negatif terhadap kelompok Ahmadiyah sejak Juli lalu.
Koordinator Advokasi Akur yang juga Direktur LBH Bandung, Gatot Rianto, menyesalkan penyerangan itu. Aparat keamanan seharusnya sudah bisa mengantisipasinya sejak dini. “Tindak kekerasan semacam ini seharusnya bisa dicegah,” kata dia.
Menurut Wakil Humas Jamaah Ahmadiyah Indonesia wilayah Bandung Tengah, Dedi Suherman, hampir 70 persen warga Cisalada, Desa Ciampea Udik, merupakan penganut Ahmadiyah. Mereka secara turun-temurun sudah menghuni daerah itu sejak 1953.
Dedi mengatakan, tekanan terhadap warga Ahmadiyah di sana berawal dari rencana warga Ahmadiyah merenovasi satu-satunya masjid mereka. Masjid itulah yang menjadi salah satu sasaran penyerangan pada 1 Oktober lalu. Rencana renovasi masjid itu ditolak oleh warga Ciampea Udik.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pihaknya perlu membahas secara mendalam persoalan Ahmadiyah bersama kementerian lainnya, khususnya Kementerian Agama. “Hari ini kita membahas dengan pejabat eselon I Kementerian Agama, tapi belum ada hasilnya karena ini untuk jangka panjang,” kata dia saat dihubungi tadi malam.
Menurut dia, aspek yang didalami berhubungan dengan Undang-undang Dasar, hak asasi manusia, dan lainnya. Dia mengatakan pemerintah tetap akan menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. “Itulah yang jadi pedoman kita saat ini karena landasan hukumnya jelas,” ujarnya.
Ketika ditemui di Kantor Presiden kemarin siang, Gamawan meminta pemerintah daerah aktif meredam konflik sebelum berkembang dan menimbulkan korban. “Begitu ada peristiwa kecil langsung dideteksi, diperkirakan apa yang bisa terjadi, ambil tindakan, langsung turun mendinginkan,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah daerah sudah punya aparat penjaga ketertiban yang semestinya lebih aktif. Dia mendesak wali kota, bupati, gubernur, dan seluruh jajaran pemerintah daerah tak membiarkan pertikaian meluas, lantas melemparkan penanganannya ke kepolisian.
l AHMAD FIKRI | MUNAWWAROH | BUNGA MANGGIASIH
