TEMPO Interaktif, Jakarta - Menanggapi temuan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia, Mabes Polri menyatakan belum ada pelanggaran HAM berat dalam kasus bentrok berdarah di Buol. "Itukan versinya Komnas HAM," kata Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri, KOmbes Marwoto Soeto ketika dihubungi Tempo, Minggu (19/9).
Marwoto menyatakan, hasil investigasi tim Mabes Polri yang diterjunkan ke Buol hanya menunjukan adanya kesalahan prosedur dalam kerusuhan yang menewaskan delapan orang warga sipil itu. Marwoto bahkan meragukan hasil investigasi Komnas HAM yang menyatakan ditemukannya bekas penyiksaan di tubuh korban Kasmir Timumun, 19 tahun. "Memangnya mereka dapat hasil visum dari mana?" ujar Marwoto.
Ia menyatakan, hasil visum yang valid hanya dimiliki oleh pihak kepolisian dan tidak dapat dibuka untuk pihak lain. "Itukan untuk kepentingan penyidikan, tidak bisa dibuka untuk orang lain," ujarnya. Sampai saat ini, Mabes polri berkeras penyebab kematian Kasmir dikarenakan gantung diri, bukan karena penyiksaan oleh anggota polisi. "Kami pastikan Kasmir bunuh diri," ujarnya.
Sebelumnya, Komnas HAm menyatakan telah menemukan pelanggaran HAM berat dalam kasus Buol. Dalam hasil investigasinya, KOmnas HAM menemukan bukti kuat bahwa kematian Kasmir, yang menjadi pemicu kerusuhan, disebabkan oleh siksaan di dalam tahanan Polsek Biau. Selain pelanggaran HAM terhadap Kasmir, Aksi penembakan kepada masyarakat sipil yang dilakukan aparat kepolisian saat bentrok juga dianggap pelanggaran HAM berat.
Hak-hak yang telah dilanggar oleh aparat kepolisian Buol dalam kerusuhan Buol di antaranya hak atas hidup yakni melakukan penembakan (ekstra yudicial killing) secara membabi buta kepada warga Buol, hak bebas dari penyiksaan, hak memperoleh rasa aman, hak anak, dan hak memperoleh keadilan.
Febriyan
