Pemerintah Tawarkan Gedung Eks PKS untuk Jemaat HKBP
Jumat, 17 September 2010 13:14 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah menawarkan kepada Jemaat HKBP di Ciketing, Bekasi Timur, Jawa Barat, untuk melakukan ibadah di lahan yang disiapkan oleh pemerintah kota Bekasi. "Pemkot memberikan opsi untuk menggunakan gedung eks PKS selama 2 tahun. Izinnya sudah keluar kemarin sore," kata Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Marsekal Muda TNI Sagoem Tamboenan, usai rapat di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (17/9).
Pertemuan yang membahas tindaklanjut insiden Ciketing ini dipimpin Sekretaris Menkopolhukam Letjen Hotmangaradja Pandjaitan dan dihadiri sejumlah perwakilan lembaga. Di antaranya adalah Walikota Bekasi Muchtar Muhammad, Kapolda Metro Jaya Irjen Timur Pradopo, Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri Tanri Bali Lamo, Asisten Pemda Jawa Barat, Sekjen Kementrian Agama, dan perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perwakilan Gereja Indonesia (PGI).
Menurut Sagoem, gedung tersebut tidak ada hubungannya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Alasan penggunaan gedung tersebut hanya karena pemerintah kota menganggapnya memadai sebagai tempat ibadah yang bisa digunakan jemaat HKBP. "Eks ya, jangan liat bekasnya milik siapa. Itu ruangan yang memungkinkan di kota Bekasi untuk digunakan sementara untuk tempat ibadah," ujarnya.
Untuk pembangunan gedung gereja baru, lanjut Sagoem, memang memerlukan waktu. Namun pemerintah kota Bekasi sudah siap memfasilitasi dengan memberikan dua opsi wilayah yaitu di perumahan PT Timah dan perumahan ekstrada. "Pemkot bersama HKBP akan menindaklajuti alternatif pemilihan pembangunan gereja. Yang terpenting semua memahami keinginan bersama untuk kerukunan," kata dia.
MUNAWWAROH
