TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzy mengatakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 menteri soal pendirian rumah ibadah masih diperlukan. Ia menilai masalah akan semakin rumit jika tak ada pengaturan tentang rumah ibadah.
"Harus ada pengaturan itu. Kalau tidak ada, justru bisa menimbulkan masalah yang lebih rumit lagi," katanya usai menghadiri rapat kabinet paripurna di Kantor Sekretariat Negara, Kamis (16/09).
Gamawan mengatakan, ketentuan yang ada dalam SKB tersebut bagus. Hanya pelaksanaannya di lapangan saja yang kerap menjadi masalah. Ia mencontohkan ketentuan harus ada persetujuan 60 orang untuk membangun rumah ibadah, itu sudah moderat. "Justru langkah itu menurut saya paling moderat," katanya.
Sebaliknya, kata Gamawan, tanpa syarat tersebut, pendirian rumah ibadah justru akan semakin rumit dan bisa menimbulkan persoalan lain. "Kalau misalnya di kelompok Muslim ada sebuah gereja atau di kelompok nasrani ada sebuah masjid padahal tidak ada orang Islam di situ, bisa jadi masalah kan?" kata Gamawan.
Meski begitu tak menutup kemungkinan SKB 2 menteri tersebut direvisi. Gamawan mengatakan, saat ini pihaknya masih mengkaji usulan agar SKB itu direvisi. "Kita hanya sedang mempelajari terhadap masukan-masukan itu, materi mana yang mau direvisi. Apakah yang 60 itu atau apanya," kata dia.
Dwi Riyanto Agustiar
