TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Hamzah Haz menyatakan agar para jenderal yang terkait kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II tidak diistimewakan dalam negara hukum. Karena itu Hamzah mengharapkan agar para jenderal tersebut bersedia memenuhi panggilan Komisi Penyidik Pelanggaran (KPP) Hak Asazi Manusia (HAM). "Tidak ada keistimewaan bagi para jenderal atau siapapun dalam soal hukum. Saya kira [juga] tidak ada penolakan terhadap [pemanggilan] itu. Di negara hukum tentu tidak ada yang diberi keistimewaan. Hanya saja barangkali dalam pelaksanaannya belum terkoordinasi dengan baik. Jadi kita harus menghindari jangan sampai ada kesan seperti itu,”ujar Wapres seusai shalat Jumat di Masjid Jami Al Falah, Jatipadang, Pasarminggu, Jakarta Selatan, Jumat (8/2). Namun begitu, Hamzah juga mengingatkan pihak KPP HAM, agar pemanggilan tersebut ada relevansinya. Sehingga nantinya tidak timbul suatu kesan apabila sudah dipanggil ternyata tidak ada unsur-unsur keterlibatan. “Inikan berkaitan dengan reputasi orang yang juga harus kita jaga. Jadi yang dipanggil harus benar-benar diduga terlibat,” kata dia yang seeperti biasa mengenakan pakaian safari dengan sorban putih. Lebih lanjut menurut Hamzah semua pihak yang berkaitan dengan masalah pelanggaran HAM dapat bersama-sama melaksanakan tugasnya. “Ya harus sama-sama lah menyelesaikan itu,” imbuh dia. Seperti diketahui, KPP HAMi Trisakti, Semanggi I, dan II mengalami kesulitan memanggil sejumlah jenderal dari unsur TNI dan Polri, yang diduga terlibat untuk dimintai keterangan. Keduanya baik yang dipanggil ataupun memanggil mempunyai perbedaan dalam membaca UU Nomor 26/2001 tentang pengadilan HAM. (Dede Ariwibowo- Tempo News Room)