TEMPO Interaktif, Semarang:Sosiolog yang juga pengamat politik Arif Budiman menyerukan kepada masyarakat untuk berkampanye Golput secara terbuka. Kita akan lawan terus dan kalau perlu kita maju untuk berkampanye lalu ditangkap sehingga Golput menjadi isu yang lebih kuat lagi, jelas Arif di Semarang, Sabtu (8/2). Menurut Arif, mempidanakan Golput sangat mengurangi prinsip demokrasi. Sebab, gerakan Golput sebenarnya membela hak pilih, cuma hak pilihnya bukan memilih partai tapi hak pilih untuk tidak memilih. Ini suatu hak pilih sebenarnya. Jadi kalau hak untuk tidak memilih itu dihentikan bisa saja nanti ada buntutnya. Misalnya partai dengan idiologi kiri tidak boleh, jelas staf pengajar Universitas Melbourne Australia ini. Pelarangan Golput dinilai kata mantan aktivis Golput tahun 1966 justru akan meningkatkan suara Golput pada Pemilu 2004 meski jumlah Golput di Indonesia saat ini tidak terlalu besar. Hanya sekitar 10 sampai 15 persen. Arif melihat bahwa partai yang merasa ketakutan oleh suara Golput adalah partai besar, yakni PDI Perjuangan. PDIP mengusulkan Golput dikenai tindak pidana karena sebagai partai terbesar yang mengira akan mendapat suara terbanyak di pemilu mendatang akan kehilangan suara dari pemilihnya. Ketakutan serupa pernah dialami Golkar saat masa Orde Baru. Golkar yang dulunya merasa sangat berkuasa memaksa orang harus memilih, dan membatasi jumlah partai. Kebijakan itu ternyata masih memiliki celah berupa golput. PDIP juga berpendapat ada jalan lolos sekarang yakni gerakan Golput. Makanya mereka yang mengkampanyekan Golput harus dipidanakan, jelas Arif. (ecep s. yasa}